NUSANTARAKALTIM, BERAU-DPRD Berau menyoroti kondisi pendidikan dan infrastruktur dasar di wilayah perbatasan setelah menerima langsung aduan warga RT 17 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, dalam rapat dengar pendapat yang digelar Senin (18/5/2026).
Persoalan yang mencuat tak hanya sekolah, tetapi juga akses air bersih, jalan, listrik hingga tapal batas dengan Kabupaten Bulungan.
Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menyebut persoalan pendidikan menjadi perhatian utama. Pasalnya, selama enam tahun terakhir puluhan anak di RT 17 masih menjalani proses belajar di rumah warga karena belum tersedia bangunan sekolah permanen.
“Anak-anak di sana sudah belajar dari kelas 1 sampai kelas 6, artinya ini bukan kondisi baru. Harus segera ada langkah nyata,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan sekolah dasar yang berjalan di Kilometer 42 kini menampung sekitar 54 siswa. Namun, upaya pembangunan gedung sekolah terkendala status lahan yang masuk kawasan HGU perusahaan.
Meski begitu, Subroto mengatakan terdapat solusi sementara. Salah satu pemilik lahan disebut bersedia meminjamkan sekitar dua hektare untuk lokasi sekolah, dengan catatan bangunan tidak bersifat permanen.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh menjadi penghalang utama. DPRD meminta agar pemerintah daerah tetap bergerak agar kegiatan belajar tidak terus bergantung pada rumah warga.
“Bagi kami yang penting sekolah dulu berdiri, anak-anak bisa belajar dengan layak. Soal permanen atau tidak, itu bisa dipikirkan sambil berjalan,” katanya.
Selain pendidikan, persoalan air bersih juga dikeluhkan warga. Selama ini masyarakat RT 17 masih mengandalkan air hujan untuk kebutuhan sehari-hari. DPRD pun meminta dinas teknis segera menindaklanjuti usulan pembangunan sumur bor bersama.
Persoalan lain yang tak kalah krusial adalah akses jalan menuju permukiman. Jalan sepanjang kurang lebih 1,5 kilometer disebut rusak dan menghambat aktivitas warga, terutama pengangkutan hasil kebun. Akibatnya, petani kesulitan membawa hasil panen ke pasar dan kerap terpaksa menjual murah ke tengkulak.
Subroto menegaskan, pihaknya telah mendorong dinas terkait agar perbaikan jalan dapat diakomodasi pada anggaran perubahan tahun ini, setidaknya dalam bentuk penimbunan atau perbaikan ringan.
“Kalau infrastruktur dasar seperti jalan dan air saja belum ada, bagaimana masyarakat bisa berkembang. Ini harus diprioritaskan,” tegasnya.
Dalam RDP itu, warga juga menyinggung belum masuknya jaringan listrik ke permukiman mereka, padahal tiang listrik sudah berdiri di area gapura perbatasan. Jarak dari rumah warga ke titik jaringan hanya sekitar 200 meter, namun hingga kini belum bisa dinikmati karena persoalan administrasi wilayah.
DPRD Berau menyatakan akan menindaklanjuti seluruh persoalan tersebut, termasuk berkoordinasi dengan pemerintah provinsi terkait layanan listrik dan kejelasan tapal batas yang dinilai turut memengaruhi pelayanan dasar masyarakat di wilayah perbatasan.
Reporter: Akmal I Editor: Sarno
