Penetapan BPHTB Diminta Lebih Transparan
Senin, 8 Juni 2026
NUSANTARKALTIM, BERAU-Komisi II DPRD Berau meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau segera menyusun standar penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
NUSANTARKALTIM, BERAU-Komisi II DPRD Berau meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau segera menyusun standar penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
NUSANTARAKALTIM, BERAU-DPRD Berau meminta Pemerintah Kabupaten Berau dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur segera menyelesaikan persoalan pengelolaan Pulau Kakaban agar aset
NUSANTARKALTIM, BERAU-Pengembangan sektor pariwisata dinilai tidak lagi cukup hanya mengandalkan keindahan alam dan pembangunan infrastruktur fisik. Di era digital, ketersediaan
NUSANTARAKALTIM, BERAU-Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 menjadi sorotan DPRD Berau. Pemerintah daerah dan seluruh satuan pendidikan
NUSANTARAKALTIM, BERAU-Ketidakjelasan mekanisme pengelolaan Pulau Kakaban pasca peralihan kewenangan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dinilai menjadi salah satu kendala utama
NUSANTARAKALTIM, BERAU-Perlambatan ekonomi nasional mulai menjadi perhatian di daerah. Untuk mengantisipasi dampaknya terhadap masyarakat, DPRD Berau meminta pemerintah daerah lebih