NUSANTARAKALTIM, BERAU-DPRD Berau menilai pengelolaan potensi laut dan wisata bahari di Berau tidak bisa berjalan maksimal tanpa koordinasi yang kuat dengan Kalimantan Timur. Keterbatasan kewenangan pemerintah kabupaten di wilayah perairan disebut menjadi tantangan serius dalam pengembangan sektor kelautan dan pariwisata.
Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menegaskan pemerintah daerah harus aktif membangun kerja sama dengan pemerintah provinsi agar potensi laut Berau tetap memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.
Menurutnya, saat ini pengelolaan wilayah laut bukan lagi menjadi kewenangan kabupaten. Kondisi tersebut membuat daerah harus lebih cermat dalam menyusun langkah strategis, terutama untuk menjaga kepentingan sektor wisata bahari yang selama ini menjadi andalan Berau.
“Karena kewenangan laut ada di provinsi, maka pemerintah daerah harus cepat membangun koordinasi yang baik. Jangan sampai potensi besar kita justru tidak bisa dimaksimalkan,” ujarnya.
Subroto mencontohkan pengelolaan kawasan Pulau Kakaban yang kini berada dalam lingkup kewenangan provinsi. Menurutnya, kondisi ini menjadi sinyal bahwa Berau perlu memperkuat komunikasi lintas pemerintah agar tetap terlibat dalam arah pengelolaan kawasan strategis tersebut.
Ia menilai, tanpa kolaborasi yang jelas, daerah berisiko hanya menjadi penerima dampak tanpa memiliki ruang besar dalam menentukan kebijakan pengembangan destinasi.
“Jangan sampai daerah yang punya potensi justru hanya jadi penonton. Harus ada posisi yang jelas dalam pengelolaan, terutama untuk kawasan wisata laut,” tegasnya.
Selain persoalan kewenangan, Subroto juga menyoroti pentingnya keseriusan internal pemerintah daerah dalam mendukung sektor pariwisata. Menurutnya, pengembangan wisata tidak cukup hanya bergantung pada promosi, tetapi harus ditunjang kebijakan anggaran dan dukungan seluruh organisasi perangkat daerah.
Ia menyebut sektor pariwisata sudah lama menjadi salah satu program prioritas Berau, sehingga seluruh instansi perlu memiliki komitmen yang sama untuk mendorong kemajuan destinasi, khususnya wisata pesisir dan pulau.
“Kalau pariwisata jadi unggulan, maka dukungannya harus menyeluruh. Mulai dari anggaran, infrastruktur, sampai kebijakan yang mendukung,” katanya.
DPRD berharap langkah koordinasi dengan pemerintah provinsi dapat segera diperkuat, agar pengelolaan kawasan laut dan wisata bahari di Berau tidak berjalan parsial, tetapi mampu memberi manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat pesisir serta daerah secara keseluruhan.
Reporter: Akmal I Editor: Sarno
