NUSANTARAKALTIM, BERAU-Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menyoroti sistem pembatasan penginputan usulan dalam aplikasi e-pokir yang dinilai membuat banyak aspirasi masyarakat belum bisa masuk dalam program pembangunan daerah.
Menurutnya, usulan yang disampaikan anggota dewan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) bukan sekadar kepentingan pribadi, melainkan hasil penyerapan aspirasi masyarakat saat reses dan musrenbang di berbagai wilayah.
“Usulan yang masuk itu murni kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Dedy menilai pembatasan kuota penginputan justru membuat sejumlah kebutuhan penting masyarakat tidak dapat terakomodasi dalam sistem.
Ia meminta pemerintah daerah memberikan ruang yang lebih proporsional terhadap usulan hasil reses DPRD agar aspirasi masyarakat tidak terhambat sejak awal proses perencanaan.
“Kalau memang harus dibatasi, harus dilakukan secara proporsional,” katanya.
Menurutnya, kebutuhan masyarakat di tiap wilayah cukup beragam, mulai dari infrastruktur dasar, fasilitas umum, hingga layanan pendukung lainnya. Karena itu, pokir DPRD dinilai menjadi salah satu jalur penting untuk menyampaikan kebutuhan riil masyarakat ke pemerintah daerah.
Dedy berharap sebagian besar usulan yang diajukan dewan dapat direalisasikan dalam program pembangunan daerah, sehingga masyarakat bisa merasakan langsung hasil dari aspirasi yang mereka sampaikan.
“Minimal sebagian besar usulan itu bisa diwujudkan. Jangan masyarakat terus menunggu tanpa kepastian,” tegasnya.
Ia juga mengakui anggota DPRD kerap mendapat pertanyaan dari masyarakat terkait usulan lama yang belum terealisasi. Kondisi itu disebut menjadi tantangan tersendiri saat dewan kembali turun melakukan reses.
“Sering masyarakat menanyakan usulan yang sudah lama disampaikan tapi belum juga terealisasi. Sementara kami kembali menerima aspirasi baru,” ungkapnya.
Karena itu, ia berharap sinkronisasi antara hasil reses DPRD dan program pemerintah daerah dapat diperkuat agar aspirasi masyarakat tidak hanya berhenti di tahap pengusulan.
Reporter: Akmal | Editor: Sarno
