NUSANTARAKALTIM, BERAU-Persoalan rumah tidak layak huni (RTLH) yang dinilai masih menjadi masalah mendasar di sejumlah wilayah Kabupaten Berau. Kondisi tersebut dianggap perlu penanganan serius agar kesejahteraan masyarakat bisa lebih merata.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami menilai keberadaan RTLH menjadi gambaran bahwa pemerataan pembangunan belum sepenuhnya dirasakan seluruh warga.
Menurutnya, persoalan tempat tinggal layak tidak bisa dipandang sebagai masalah kecil, karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat.
“Masih adanya rumah tidak layak huni ini menunjukkan masih ada kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi. Ini harus jadi prioritas,” ujarnya saat di wawancara beberapa waktu lalu.
Ia menyoroti kondisi tersebut sebagai ironi di tengah potensi sumber daya alam Berau yang cukup besar. Menurutnya, kekayaan daerah seharusnya mampu mendorong program kesejahteraan yang lebih nyata, termasuk penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Sutami mendorong pemerintah daerah agar lebih fokus mengarahkan kebijakan anggaran untuk program perbaikan rumah warga.
Menurutnya, dana daerah seperti Dana Bagi Hasil (DBH) maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dimaksimalkan untuk menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Anggaran yang ada harus lebih diarahkan untuk kebutuhan utama warga. Rumah layak itu kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda,” tegasnya.
Ia juga menilai program bedah rumah yang berjalan saat ini masih belum mampu menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, ia meminta kuota penerima bantuan diperluas agar lebih banyak warga mendapatkan manfaat.
Menurutnya, masih banyak masyarakat yang tinggal di rumah dengan kondisi memprihatinkan dan belum tersentuh bantuan pemerintah.
“Program bedah rumah harus ditambah. Jangan sampai masyarakat terus menunggu, padahal kebutuhan itu sangat mendesak,” katanya.
Selain berdampak pada kesejahteraan, ia menilai persoalan RTLH juga berpengaruh terhadap citra daerah. Sebagai wilayah yang dikenal kaya sumber daya alam, Berau dinilai harus mampu menunjukkan pemerataan pembangunan hingga ke sektor perumahan rakyat.
Ia berharap pengelolaan anggaran ke depan lebih tepat sasaran agar program pengentasan kemiskinan, terutama di sektor hunian, dapat berjalan maksimal dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Pemerintah harus hadir. Jangan sampai persoalan rumah tidak layak ini terus menjadi pekerjaan rumah yang tidak selesai,” pungkasnya.
Reporter: Akmal I Editor: Sarno
