NUSANTARAKALTIM, BERAU-DPRD Berau menyoroti pentingnya pengelolaan dana desa yang transparan agar pembangunan di kampung benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris, menilai anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat harus dimanfaatkan secara tepat dengan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan.
Menurutnya, dana desa menjadi peluang besar untuk mempercepat pembangunan kampung, mulai dari infrastruktur dasar, penguatan ekonomi, hingga peningkatan pelayanan publik. Namun, program yang dijalankan harus lahir dari kebutuhan riil warga.
“Jangan sampai masyarakat hanya melihat hasil pembangunan, tapi tidak pernah dilibatkan sejak awal,” ujarnya.
Ia menekankan musyawarah kampung harus dijadikan ruang utama untuk menentukan prioritas. Dengan proses itu, program yang dijalankan dapat lebih tepat sasaran dan tidak sekadar menghabiskan anggaran.
Selain perencanaan, Waris juga menilai keterlibatan masyarakat penting dalam pengawasan. Menurutnya, partisipasi warga menjadi kontrol sosial agar penggunaan dana desa berjalan sesuai aturan dan menghindari potensi penyimpangan.
“Kalau warga ikut mengawasi, pengelolaan anggaran akan lebih akuntabel,” katanya.
Ia juga mendorong Pemerintah Kabupaten Berau dan OPD terkait terus mengawal alokasi dana desa setiap tahun agar pembangunan di seluruh kampung dapat berlangsung berkelanjutan.
Menurutnya, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan pemerintah daerah. Pemerintah kampung dan masyarakat juga harus terlibat aktif untuk memastikan manfaat anggaran benar-benar dirasakan warga hingga pelosok.
“Dana desa harus berdampak nyata, bukan hanya program di atas kertas,” pungkasnya.
Reporter: Akmal I Editor: Sarno
