NUSANTARAKALTIM,BERAU-Keterlambatan pembangunan pengaman pantai atau siring di kawasan pesisir Berau mendapat sorotan dari DPRD Berau. Proyek yang diharapkan mampu mengurangi dampak abrasi tersebut hingga kini belum juga memasuki tahap pengerjaan fisik karena terkendala proses perizinan.
Anggota DPRD Berau, Saga, menilai lambannya realisasi proyek tersebut berdampak langsung terhadap masyarakat pesisir yang terus menghadapi ancaman abrasi setiap tahun.
Menurutnya, kebutuhan pembangunan siring pantai sudah sangat mendesak karena abrasi mulai mengancam pemukiman warga dan kawasan pesisir.
“Kami menyayangkan proyek ini belum berjalan, padahal masyarakat sangat membutuhkan perlindungan pantai,” ujarnya.
Ia menjelaskan, rencana pembangunan pengaman pantai tersebut sempat diwacanakan menelan anggaran hingga puluhan miliar rupiah. Namun hingga kini, proses pembangunan belum dapat dilaksanakan akibat terbentur regulasi dan izin lingkungan.
Saga mengatakan, kawasan pesisir yang akan dibangun masih berada dalam kewenangan pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah harus mengantongi persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebelum pekerjaan dilakukan.
Ia meminta pemerintah daerah dan instansi terkait lebih aktif mempercepat pengurusan administrasi agar proyek tidak terus tertunda.
Menurutnya, aturan tetap harus dipatuhi, namun proses birokrasi jangan sampai menghambat kebutuhan mendesak masyarakat di wilayah pesisir.
Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau disebut terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat guna melengkapi dokumen yang dibutuhkan untuk penerbitan izin lingkungan.
Saga juga meminta dinas terkait rutin melaporkan perkembangan pengurusan izin kepada DPRD agar proses pengawasan berjalan maksimal dan proyek pengaman pantai tidak berakhir mangkrak.
Ia berharap setelah seluruh izin diterbitkan, proses pembangunan siring pantai dapat segera direalisasikan untuk melindungi kawasan pesisir dari ancaman abrasi yang semakin parah.
