NUSANTARAKALTIM, BERAU – DPRD Berau menyoroti masih banyaknya pekerja harian lepas yang belum mendapatkan kepastian status kerja meski telah bekerja dalam waktu lama di sejumlah perusahaan.
‎
‎Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menegaskan perusahaan tidak boleh terus mempertahankan pekerja dalam status harian lepas apabila masa kerjanya sudah melewati ketentuan.
‎
‎“Kalau sudah bekerja terus-menerus lebih dari tiga bulan, statusnya harus jelas,” tegasnya.
‎
‎Menurutnya, persoalan tersebut masih sering dikeluhkan para pekerja kepada DPRD dan perlu menjadi perhatian serius perusahaan maupun pemerintah daerah.
‎
‎“Ini bukan persoalan baru dan masih banyak dikeluhkan buruh,” ujarnya.
‎
‎Dedy menjelaskan aturan ketenagakerjaan telah mengatur secara jelas mengenai sistem kerja kontrak melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), termasuk batas dan mekanisme perpanjangan kontrak kerja.
‎
‎“PKWT itu bukan sekadar administrasi, tapi bentuk kepastian hak dan kewajiban pekerja,” katanya.
‎
‎Ia menilai setiap perpanjangan kontrak wajib disertai kejelasan masa kerja agar tidak merugikan pekerja.
‎
‎“Jangan sampai status pekerja terus menggantung tanpa kepastian,” ucapnya.
‎
‎Selain itu, Dedy juga meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau lebih aktif melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang diduga mengabaikan aturan ketenagakerjaan.
‎
‎“Disnakertrans harus tegas. Aturan sudah jelas,” katanya.
‎
‎DPRD Berau, lanjutnya, akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar hak-hak pekerja dapat dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
‎
‎“Kami akan terus kawal supaya hak tenaga kerja benar-benar terlindungi,” pungkasnya.
‎
‎Reporter: Akmal | Editor: Sarno