NUSANTARAKALTIM, BERAU-Di tengah besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Berau, masih terdapat persoalan mendasar yang belum sepenuhnya teratasi, yakni pemerataan akses air bersih bagi masyarakat.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Ahmad Rifai. Ia meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menjadikan penyediaan air bersih sebagai salah satu prioritas utama pembangunan daerah, terutama bagi wilayah yang hingga kini belum menikmati layanan secara maksimal.
Menurutnya, kebutuhan air bersih tidak bisa dipandang sebagai persoalan biasa karena berkaitan langsung dengan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.
“Air bersih adalah kebutuhan dasar,” ujarnya.
Rifai menyebut sejumlah wilayah seperti Kecamatan Maratua, Kelay, dan beberapa kawasan lainnya masih memerlukan perhatian serius terkait pelayanan air bersih.
Meski tantangan geografis Berau cukup besar, hal tersebut dinilai tidak boleh menjadi alasan lambatnya pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Ia menilai langkah awal yang harus dilakukan pemerintah adalah menyusun pemetaan kebutuhan air bersih secara menyeluruh agar program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran.
“Pemerintah harus mengetahui wilayah mana yang paling membutuhkan penanganan,” katanya.
Menurutnya, data yang akurat akan membantu pemerintah menentukan prioritas pembangunan, baik untuk instalasi pengolahan air, jaringan perpipaan, maupun fasilitas pendukung lainnya.
Selain pemetaan, Rifai juga menyoroti pentingnya peningkatan infrastruktur pelayanan air bersih. Ia menilai masih banyak kendala distribusi yang disebabkan keterbatasan sarana dan jaringan yang belum memadai.
Mulai dari kapasitas pengolahan air, sistem penampungan, hingga jaringan distribusi perlu diperkuat agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
“Kalau infrastruktur pendukungnya memadai, distribusi air tentu akan lebih lancar dan pelayanan masyarakat bisa lebih maksimal,” jelasnya.
Tak hanya itu, Rifai juga mendorong pemerintah daerah mulai mengembangkan inovasi penyediaan air bersih, terutama bagi wilayah pesisir dan daerah terpencil yang memiliki keterbatasan sumber air baku.
Menurutnya, tantangan geografis Berau membutuhkan solusi yang lebih kreatif dan berkelanjutan agar pemerataan layanan dapat tercapai.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Menurutnya, penyediaan air bersih tidak bisa hanya dibebankan kepada satu instansi, melainkan membutuhkan kerja sama yang terintegrasi.
“Harus ada sinergi yang kuat antar-OPD agar program penyediaan air bersih berjalan efektif dan tidak tumpang tindih,” tegasnya.
Rifai berharap upaya percepatan pembangunan layanan air bersih dapat terus dilakukan sehingga seluruh masyarakat Berau, tanpa terkecuali, dapat menikmati akses air bersih yang layak.
“Ini merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi pemerintah,” pungkasnya.Reporter: Akmal I Editor: Sarno
