NUSANTARAKALTIM, BERAU-Keluhan warga RT 17 Kelurahan Gunung Tabur terkait kondisi akses jalan akhirnya mendapat perhatian DPRD Berau. Jalur yang selama ini menjadi urat nadi aktivitas masyarakat itu dinilai penting karena menunjang distribusi hasil pertanian dan perkebunan warga.
Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P Mangunsong, menyatakan siap memperjuangkan pembangunan jalan tersebut melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, selama tidak terbentur persoalan status kawasan maupun aturan tata ruang.
“Kalau memang tidak ada kendala status lahan atau kawasan, saya siap masukkan melalui pokir karena ini memang kebutuhan masyarakat,” ujarnya usai rapat dengar pendapat bersama warga, Senin (18/5/2026).
Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P Mangunsong(Kanan)
Menurut Rudi, persoalan jalan di RT 17 bukan sekadar menyangkut infrastruktur, tetapi juga berdampak langsung terhadap roda ekonomi warga. Sebagian besar masyarakat di wilayah tersebut menggantungkan hidup dari sektor pertanian, sehingga akses jalan menjadi faktor penting untuk memperlancar pengangkutan hasil panen.
Ia menilai selama ini petani masih kesulitan mendistribusikan hasil produksi akibat kondisi jalan yang belum memadai. Situasi itu membuat biaya angkut menjadi lebih tinggi dan berdampak pada nilai jual hasil pertanian.
“Kalau akses jalannya bagus, tentu hasil panen masyarakat lebih mudah keluar dan biaya distribusi bisa ditekan,” katanya.
Selain persoalan jalan, DPRD juga menyoroti pola distribusi hasil pertanian yang dinilai masih terlalu panjang. Rudi menyebut petani kerap bergantung pada tengkulak karena belum adanya sistem penampungan hasil panen yang lebih terorganisir.
Karena itu, ia mendorong adanya koperasi atau skema kerja sama yang mampu menampung hasil pertanian warga secara langsung agar nilai jual di tingkat petani bisa lebih baik.
“Kalau ada koperasi yang menampung hasil panen, petani tentu lebih terbantu,” jelasnya.
Tak hanya itu, persoalan pupuk juga menjadi keluhan utama masyarakat dalam forum tersebut. Menurut Rudi, masalah distribusi pupuk hampir terjadi di seluruh wilayah pertanian di Berau dan perlu segera mendapat solusi konkret dari pemerintah.
“Keluhan pupuk ini hampir dirasakan semua petani. Jadi memang harus ada perhatian serius,” tegasnya.
Ia memastikan aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam rapat dengar pendapat akan ditindaklanjuti dan diperjuangkan agar dapat masuk dalam program pembangunan daerah.
“Kalau memang memungkinkan dan sesuai aturan, tentu akan kita perjuangkan,” pungkasnya.
Reporter: Akmal | Editor: Sarno
