NUSANTARAKALTIM, BERAU – Dampak pemangkasan anggaran daerah mulai dirasakan masyarakat Kabupaten Berau. Berkurangnya belanja pemerintah disebut berdampak langsung pada melemahnya perputaran uang dan menurunnya daya beli warga.
Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Mangunsong, menjelaskan bahwa kondisi ini tidak terlepas dari menurunnya alokasi anggaran daerah dalam beberapa waktu terakhir. Ia membandingkan dengan kondisi sebelumnya saat anggaran masih berada di kisaran Rp6 triliun, di mana distribusi dana ke masyarakat melalui berbagai program berjalan lebih luas.
“Dulu perputaran uang lebih terasa karena banyak program yang menyentuh langsung masyarakat, seperti Alokasi Dana Kampung dan pembangunan,” ujarnya.
Namun saat ini, menurutnya, penyusutan anggaran membuat aliran dana ke masyarakat ikut berkurang. Dampaknya, aktivitas ekonomi di tingkat bawah ikut melambat.
“Kalau anggaran turun, otomatis peredaran uang juga ikut melemah. Ini yang kemudian memengaruhi daya beli masyarakat,” jelasnya.
Ia menilai, penurunan daya beli bukan sekadar angka, tetapi kondisi nyata yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, data yang diterimanya menunjukkan adanya penurunan konsumsi yang cukup signifikan.
Kondisi tersebut, lanjut Rudi, semakin berat dengan adanya tekanan global seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan dinamika ekonomi internasional yang berdampak hingga ke daerah. Sektor-sektor utama, termasuk pertambangan, juga ikut terdampak.
“Sekarang hampir semua sektor terkena imbas. Kita tidak bisa hanya bergantung pada satu sektor saja,” tegasnya.
Melihat situasi ini, ia meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah strategis agar kondisi ekonomi tidak semakin tertekan. Menurutnya, kebijakan yang diambil harus lebih adaptif dan tepat sasaran.
Rudi juga menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran, sekaligus memastikan setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Dalam kondisi terbatas seperti ini, semua kebijakan harus dihitung dengan matang. Jangan sampai masyarakat semakin terbebani,” katanya.
Ia pun mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun program yang lebih fokus pada kebutuhan masyarakat, sehingga dampak perlambatan ekonomi dapat diminimalkan.
“Ini situasi yang perlu penanganan serius dan terukur agar masyarakat tetap bisa bertahan,” pungkasnya.
Reporter:Akmal I Editor:Sarno
