NUSANTARAKALTIM, BERAU – ‎DPRD Berau menyoroti besarnya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp2,5 miliar.
‎
‎Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menegaskan penggunaan anggaran kebencanaan harus dijelaskan secara terbuka agar tidak memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat.
‎
‎“Ini anggaran untuk kepentingan masyarakat, jadi harus jelas penggunaannya,” tegasnya.
‎
‎Menurutnya, DPRD perlu memastikan anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan sesuai kebutuhan dan perencanaan yang telah disusun.
‎
‎“Jangan sampai menimbulkan persepsi negatif karena sisa anggarannya cukup besar,” ujarnya.
‎
‎Subroto juga meminta evaluasi dilakukan agar perencanaan anggaran kebencanaan ke depan lebih tepat sasaran tanpa mengurangi kesiapsiagaan daerah menghadapi potensi bencana.
‎
‎“Kesiapsiagaan tetap harus jadi prioritas karena Berau masih rawan bencana,” katanya.
‎
‎Menanggapi hal itu, Kepala Pelaksana BPBD Berau, Masyhadi Muhdi, menjelaskan sisa anggaran tersebut bukan karena program tidak berjalan, melainkan karena kondisi bencana di akhir tahun relatif terkendali.
‎
‎“Anggaran kebencanaan memang disiapkan untuk kondisi darurat,” jelasnya.
‎
‎Ia mengatakan sebagian anggaran sebelumnya telah digunakan untuk penanganan banjir besar yang terjadi pada Maret hingga Mei 2025.
‎
‎Selain itu, BPBD juga menyiapkan anggaran cadangan untuk mengantisipasi kemungkinan bencana lanjutan hingga akhir tahun.
‎
‎“Karena situasi relatif aman sampai akhir tahun, sebagian anggaran akhirnya tidak terserap,” ujarnya.
‎
‎Masyhadi menegaskan anggaran kebencanaan tidak bisa dipaksakan digunakan apabila kondisi darurat tidak terjadi.
‎
‎“Kalau tidak ada bencana, tentu anggaran itu tidak digunakan,” pungkasnya.
‎
‎Reporter: Akmal | Editor: Sarno
‎