NEWSNUSANTARA, BERAU – Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau tahun 2026 menuai perhatian DPRD. Tingginya porsi belanja pegawai dinilai berpotensi menggerus kemampuan daerah dalam membiayai program pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Ahmad Rifai, mengungkapkan total APBD Berau tahun 2026 berada di kisaran Rp2,7 triliun. Namun, setelah dikurangi anggaran yang bersifat khusus (earmark), ruang fiskal yang benar-benar bisa digunakan hanya sekitar Rp2 triliun.

Dari angka tersebut, belanja pegawai mencapai kurang lebih Rp1,3 triliun. Artinya, sisa anggaran yang dapat dialokasikan untuk pembangunan dan program publik hanya berkisar Rp700 miliar.

“Dengan komposisi seperti ini, tentu perlu dipertanyakan apakah sudah ideal atau belum,” ujar Rifai.

Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius, mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengatur batas belanja pegawai maksimal 30 persen dari total anggaran. Jika mengacu pada ruang fiskal efektif, seharusnya belanja pegawai berada di angka sekitar Rp600 miliar.

“Kalau sudah jauh di atas itu, jelas akan berdampak pada sempitnya ruang pembangunan,” tegasnya.

Selain itu, Rifai juga menyoroti belum selarasnya perencanaan antara DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), hingga pemerintah kecamatan. Ia menyebut masih banyak usulan dari tingkat kecamatan yang dinilai penting, namun tidak terakomodasi dalam APBD.

“Seringkali usulan dari bawah tidak masuk dalam prioritas. Ini perlu dievaluasi agar perencanaan lebih sinkron,” katanya.

DPRD pun mendorong pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam menyusun prioritas anggaran, sekaligus melakukan pengendalian terhadap belanja pegawai agar ruang fiskal untuk pembangunan tidak semakin terbatas.

“Harus ada keseimbangan. Jangan sampai belanja rutin terlalu besar, sementara kebutuhan pembangunan masyarakat justru terabaikan,” pungkasnya.Reporter:Akmal I Editor:Sarno