NUSANTARAKALTIM, TANJUNG REDEB – Kegiatan Semindal Kampung Biatan Ilir, Wilayah RT 3 Kampung Biatan Ilir, Kecamatan Biatan, di Kantor bupati berujung ricuh akibat memanasnya persoalan tapal batas antar kabupaten. Rabu (4/3).
‎
‎Kericuhan dipicu kekecewaan warga atas belum adanya kepastian penyelesaian batas wilayah yang telah berlangsung sekitar 12 tahun.
‎
‎Dalam forum tersebut, warga juga menyoroti ketidakhadiran bupati dan wakil bupati Berau yang dinilai seharusnya hadir langsung dalam persoalan krusial tersebut.
‎
‎Aparat TNI-Polri dan Satpol PP yang berada di lokasi langsung melakukan pengamanan untuk meredam ketegangan.
‎
‎Kepala Kampung Biatan Ilir, Abdul Hafid, mengatakan hasil rapat bersama Sekretaris Daerah, TNI-Polri dan Satpol PP menghasilkan tiga poin kesepakatan.
‎
‎Pertama, pemerintah daerah diminta tetap mengurus dan mempercepat penyelesaian tapal batas. Kedua, pemerintah menyampaikan telah memiliki peta dan titik koordinat batas wilayah. Namun, pihak kampung meminta agar kedua pemerintah daerah turun langsung ke lapangan untuk memastikan titik tersebut.
‎
‎“Kami minta dua Pemda, Berau dan Kutim, sama-sama turun ke lapangan. Kita cek di mana titik koordinatnya. Kalau sama-sama turun, saya yakin tidak ada konflik,” tegas Abdul Hafid.
‎
‎Ketiga, jika batas wilayah telah ditemukan dan disepakati, kedua kabupaten diminta bersama-sama memasang patok dan memastikan titik koordinat secara resmi.
‎
‎Terkait situasi keamanan, Abdul Hafid menegaskan warga tidak akan meninggalkan lokasi sebelum ada kepastian dan kehadiran aparat keamanan di wilayah sengketa.
‎
‎“Kalau belum ada kepastian, masyarakat kami tidak akan bergeser. Tim keamanan dulu yang harus bergeser ke tempat kami,” ujarnya.
‎
‎Ia menyebut warga masih diliputi rasa waswas karena sebagian keluarga, termasuk anak-anak mereka, masih berada di wilayah yang dipersengketakan.
‎
‎Hafid juga meminta agar segera dibentuk posko keamanan di wilayah yang dipersengketakan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.
‎
‎“Kami ingin ada posko keamanan di lokasi sengketa supaya masyarakat tenang. Karena keluarga kami, anak-anak kami masih ada di sana,” tambahnya.
‎
‎Hingga pertemuan berakhir, belum ada kepastian jadwal peninjauan lapangan oleh kedua pemerintah daerah.
‎
‎Reporter: Akmal | Editor: Sarno
‎
‎