NUSANTARAKALTIM, TANJUNG REDEB – Alokasi dana Instruksi Presiden (Inpres) Jalan untuk Kabupaten Berau mengalami penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Jika sebelumnya sempat menembus sekitar Rp 100 miliar, kini, hanya berada di kisaran Rp 40 hingga Rp 60 miliar.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, Fendra Firnawan, membenarkan penurunan tersebut.
Kondisi itu kata dia, turut memengaruhi ruang gerak pembangunan infrastruktur daerah, terutama di tengah keterbatasan kemampuan APBD.
“Yang penting kita dapat manfaatnya, itu yang kami kejar sekarang,” ujarnya, Jumat (20/2/2026).
Menurutnya, meski dana Inpres tidak tercatat dalam struktur APBD karena bersumber dari APBN, manfaatnya tetap dirasakan langsung masyarakat melalui pembangunan fisik di lapangan.
“Prioritas tetap difokuskan pada pembangunan dan peningkatan kualitas jalan serta jembatan sebagai penopang konektivitas wilayah,” terangnya.
Di tengah penurunan alokasi tersebut, DPUPR memastikan program pembangunan infrastruktur pada 2026 tetap berjalan sesuai visi dan misi kepala daerah.
“Kalau pembangunan tetap sesuai prioritas, kami bangun jalan, jembatan dan infrastruktur dasar lainnya,” jelasnya.
Fendra juga menyoroti kondisi sejumlah ruas jalan di wilayah hulu. Seperti Kecamatan Kelay dan Segah, yang mengalami kerusakan cukup berat.
Namun dengan kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah daerah dituntut lebih selektif dalam menentukan prioritas penanganan.
“Dengan kondisi fiskal terbatas jadi kami lebih selektif menentukan yang mana prioritas,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, pembangunan jalan dengan konstruksi rigid membutuhkan biaya besar, bahkan bisa mencapai belasan miliar rupiah per kilometer.
Sementara penggunaan aspal dinilai kurang efektif untuk jangka panjang, khususnya pada ruas yang dilalui kendaraan bertonase berat.
“Untuk jalan itu butuh anggaran yang besar,” jelasnya.
Dengan menurunnya dukungan dana pusat dan keterbatasan APBD, DPUPR kini mengedepankan perencanaan yang lebih terukur agar pembangunan tetap berjalan tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan.
“Kami akan terus berupaya walaupun ada keterbatasan,” pungkasnya. (/)
Reporter: Akmal | Editor: Sarno
