NUSANTARAKALTIM, BERAU – Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor pertambangan mulai mendapat sorotan serius dari DPRD Berau. Kondisi industri tambang yang belum stabil dinilai berpotensi memicu pengurangan tenaga kerja dan berdampak langsung terhadap masyarakat lokal.

Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah antisipasi guna melindungi tenaga kerja lokal jika perusahaan mulai melakukan efisiensi.

Menurutnya, sektor pertambangan selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Berau karena mampu menyerap ribuan pekerja. Namun di sisi lain, ketergantungan terhadap sektor tambang juga menyimpan risiko besar ketika kondisi industri mengalami perlambatan.

“Karena itu pemerintah harus siap mengantisipasi sejak awal,” ujarnya.

Ia menegaskan, pekerja lokal harus menjadi prioritas utama untuk dipertahankan apabila terjadi penyesuaian tenaga kerja di perusahaan tambang.

“Tenaga kerja lokal harus diprioritaskan untuk dipertahankan,” katanya.

Selain itu, DPRD Berau juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar pekerja lokal memiliki daya saing yang lebih kuat di tengah perubahan industri.

Menurut Subroto, peningkatan keterampilan dan kompetensi kerja menjadi faktor penting agar tenaga kerja lokal tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga memiliki peluang berkembang ke posisi yang lebih baik.

“Skill harus terus ditingkatkan. Kalau punya kemampuan lebih, peluang untuk bertahan dan berkembang juga lebih besar,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan agar kebijakan efisiensi perusahaan tidak menimbulkan ketimpangan, khususnya jika pengurangan tenaga kerja justru lebih banyak menyasar pekerja lokal dibanding pekerja dari luar daerah.

“Jangan sampai pekerja lokal justru paling banyak dikurangi,” tegasnya.

Subroto menambahkan, Pemerintah Kabupaten Berau sebenarnya telah memiliki regulasi terkait komposisi tenaga kerja lokal di perusahaan, yakni minimal 80 persen. Karena itu, ia meminta seluruh perusahaan menjalankan aturan tersebut secara konsisten.

“Aturannya sudah ada dan jelas,” ucapnya.

DPRD Berau berharap pemerintah daerah bersama perusahaan tambang dapat memperkuat koordinasi dan menyiapkan strategi mitigasi sejak dini guna menekan risiko meningkatnya angka pengangguran di Berau.

“Antisipasi harus dilakukan sekarang supaya dampaknya ke ekonomi masyarakat tidak semakin besar,” pungkasnya.Reporter: Akmal I Editor: Sarno