NUSANTARAKALTIM, BERAU – Kelangkaan BBM subsidi di Kabupaten Berau ternyata tidak hanya soal distribusi. Kuota yang ditetapkan pemerintah pusat justru jauh di bawah kebutuhan yang diajukan pemerintah daerah.
Kondisi itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Berau bersama Pemkab Berau dan pihak terkait, Senin (7/9/2026).
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau, Eva Yunita, membeberkan besarnya selisih kuota BBM subsidi 2026.
Untuk Pertalite, Pemkab Berau mengusulkan 83.201 kiloliter (KL). Namun, BPH Migas hanya menetapkan 47.312 KL. Artinya, Berau kekurangan 35.889 KL dari kebutuhan yang diajukan.
Kesenjangan juga terjadi pada Biosolar. Dari usulan 37.147 KL, kuota yang direalisasikan hanya sekitar 25.895 KL, sehingga terdapat kekurangan lebih dari 11 ribu KL.
“Jujur saja, gap atau kekurangan angkanya sangat jauh sekali antara yang kita butuhkan,” ujar Eva.
Ia menegaskan, usulan tersebut disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran subsidi, mulai dari UMKM, pedagang kaki lima, petani, nelayan hingga masyarakat kurang mampu.
Pemkab Berau sebelumnya telah mengirimkan surat permintaan penambahan kuota kepada BPH Migas atas nama Bupati Berau pada 27 Juli 2026. Namun, hingga RDP berlangsung, belum ada respons dari pemerintah pusat.
Eva berharap DPRD Berau ikut mengawal persoalan tersebut agar penambahan kuota segera mendapat kepastian.
Di sisi lain, pemerintah daerah tetap memperketat pengawasan distribusi. Tim gabungan yang melibatkan OPD, TNI-Polri, Satpol PP hingga pihak SPBU dikerahkan untuk memastikan BBM subsidi tidak disalahgunakan.
Menurutnya, pembenahan distribusi tetap penting. Namun, persoalan antrean dan kelangkaan BBM tidak akan tuntas jika kebutuhan daerah dan kuota yang tersedia masih terpaut jauh.
“Masalahnya bukan hanya di SPBU. Kuotanya memang belum sebanding dengan kebutuhan Berau.” (*)
Reporter: Akmal I Editor: Sarno
