NUSANTARA KALTIM, BERAU – Anggota Komisi II DPRD Berau, Agus Uriansyah, menyoroti kondisi sejumlah potensi wisata kampung di Kabupaten Berau yang kini berhenti berkembang.Ia menilai, kondisi tersebut tidak lepas dari perbedaan visi dan misi kepala kampung terpilih yang lebih memprioritaskan sektor lain, seperti pertanian.
Perubahan arah kebijakan di tingkat kampung, disebut berdampak langsung terhadap keberlanjutan sektor wisata yang sebelumnya telah berkembang dan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Ketika kepala kampung yang terpilih visinya berbeda, maka arah pembangunan juga ikut berubah,” ujarnya.
Agus menegaskan, seharusnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, memberikan arahan yang jelas kepada setiap calon kepala kampung, terutama dalam mendorong pengembangan potensi unggulan daerah seperti sektor pariwisata.
Menurutnya, jika sektor wisata ingin terus menjadi penyumbang PAD, maka hal tersebut perlu dimasukkan dalam visi dan misi kepala kampung sejak awal pencalonan. Ia juga mengingatkan masyarakat agar lebih jeli dalam menentukan pilihan pemimpin di tingkat kampung.
“Masyarakat juga harus jeli dalam memilih pemimpin di tingkat kampung,” katanya.
Ia menambahkan, kepala kampung sebagai ujung tombak pemerintahan memiliki peran strategis dalam menggali dan mengembangkan potensi lokal. Setiap wilayah dinilai memiliki peluang, termasuk sektor wisata yang dapat diberdayakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Setiap wilayah pasti memiliki peluang, termasuk di sektor wisata yang bisa dikembangkan,” lanjutnya.
Meski demikian, Agus menekankan bahwa pengembangan potensi daerah tidak hanya bergantung pada kebijakan dari atas, tetapi juga membutuhkan inisiatif serta penyampaian aspirasi dari masyarakat di tingkat bawah.
“Masukan dan partisipasi masyarakat juga diperlukan untuk pengembangan kampung,” tegasnya.
Ia menyebutkan, dengan luasnya wilayah Kabupaten Berau yang mencakup 13 kecamatan, 10 kelurahan, dan 110 kampung, pemerintah daerah tidak dapat menjangkau seluruh persoalan secara langsung tanpa adanya komunikasi aktif dari masyarakat.
“Jika ada keluhan, masyarakat bisa menyampaikan langsung, baik ke pemerintah daerah maupun ke DPRD, termasuk ke Komisi II,” jelasnya.
Menurutnya, kolaborasi antara masyarakat, pemerintah kampung, dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk menghidupkan kembali potensi wisata yang sempat berhenti.
“Jangan hanya menunggu dari atas. Harus ada dorongan dari bawah juga,” pungkasnya.
Reporter: Akmal | Editor: Sarno
