NUSANTARAKALTIM, BERAU-Rencana operasional RSUD Baru Berau pada 20 Mei 2026 mendapat perhatian serius dari DPRD Berau. Legislator meminta pemerintah daerah memastikan kesiapan tenaga medis dan dukungan anggaran sebelum rumah sakit mulai melayani masyarakat.
Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, menegaskan pemenuhan tenaga kesehatan harus dilakukan secara terukur agar tidak mengganggu pelayanan di fasilitas kesehatan yang sudah berjalan, seperti RSUD dr. Abdul Rivai maupun puskesmas di berbagai kecamatan.
“Saya minta proses mutasi atau penugasan tenaga kesehatan dilakukan melalui inventarisasi yang matang,” ujarnya.
Menurut Elita, Dinas Kesehatan Kabupaten Berau perlu melakukan pemetaan rinci terhadap distribusi tenaga medis di setiap fasilitas kesehatan. Dengan begitu, pemindahan tenaga bisa dilakukan secara tepat tanpa menimbulkan ketimpangan pelayanan.
“Hendaknya diinventarisir benar-benar,” katanya.
Ia menekankan prioritas utama pemerintah daerah adalah menjaga kualitas layanan kesehatan masyarakat agar tidak menurun akibat pembukaan rumah sakit baru.
“Intinya, jangan sampai penarikan tenaga ini justru mengganggu pelayanan di tempat asal,” tegasnya.
Selain soal SDM, DPRD juga menyoroti kesiapan anggaran operasional rumah sakit baru. Pasalnya, pada tahap awal rumah sakit tersebut belum memiliki kerja sama dengan BPJS Kesehatan sehingga pembiayaan operasional harus ditopang penuh oleh pemerintah daerah.
“Pemerintah daerah ketika mau operasikan harus punya komitmen, dari tenaga, pelayanan itu bisa terpenuhi,” ungkapnya.
Meski demikian, Elita mengapresiasi komitmen pemerintah daerah melalui Dinkes yang memastikan pembukaan RSUD baru tidak akan menurunkan standar pelayanan di fasilitas kesehatan lainnya.
“Kami di DPRD akan mengawal komitmen,” pungkasnya.
Ia berharap seluruh persiapan dapat dimaksimalkan agar kehadiran RSUD baru benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Berau tanpa mengurangi kualitas layanan kesehatan yang sudah ada.
Reporter: Akmal | Editor: Sarno
