NUSANTARAKALTIM, BERAU – DPRD Berau menilai kinerja Pemerintah Kabupaten Berau tahun anggaran 2025 menunjukkan tren positif, namun masih menyisakan sejumlah persoalan mendasar yang perlu segera dibenahi.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, dalam rapat paripurna penyampaian rekomendasi LKPj Bupati 2025, Senin (4/5/2026).
“Secara umum capaian sudah cukup baik, tapi masih ada hal yang harus diperbaiki,” tegasnya.
Menurut Dedy, pembahasan LKPj merupakan bagian penting dalam fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah agar tetap berjalan transparan dan akuntabel.
“Ini bagian dari mekanisme pengawasan yang wajib kita jalankan,” ujarnya.
Dari sisi makro, DPRD mencatat sejumlah indikator pembangunan menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi dinilai stabil dengan dukungan sektor unggulan seperti pertambangan, pariwisata, dan perikanan.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan, yang mencerminkan perbaikan di sektor pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.
“IPM meningkat, ini menunjukkan ada perbaikan di beberapa sektor,” katanya.
Angka kemiskinan juga disebut mengalami penurunan, meski masih terdapat wilayah tertentu yang membutuhkan perhatian lebih.
“Masih ada kantong kemiskinan yang perlu penanganan khusus,” ucapnya.
Di sisi lain, DPRD menyoroti sejumlah persoalan strategis, terutama belum meratanya pembangunan infrastruktur di wilayah pedalaman dan pesisir.
“Pemerataan pembangunan masih jadi pekerjaan rumah,” tegasnya.
Dedy juga menyoroti kualitas pelayanan publik yang dinilai belum optimal, khususnya di sektor kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan.
“Pelayanan publik harus terus ditingkatkan,” katanya.
Selain itu, ketergantungan terhadap sektor ekstraktif juga menjadi perhatian DPRD, sehingga diperlukan langkah konkret untuk mendorong diversifikasi ekonomi daerah.
“Ekonomi tidak bisa terus bergantung pada sektor ekstraktif,” ujarnya.
DPRD Berau menegaskan akan terus mengawal rekomendasi LKPj agar menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pembangunan ke depan.
“Rekomendasi ini harus jadi bahan perbaikan,” pungkasnya.
Reporter: Akmal | Editor: Sarno
