NUSANTARAKALTIM, BERAU-DPRD Berau meminta pemerintah daerah menjadikan penyediaan air bersih sebagai salah satu prioritas utama pembangunan. Pasalnya, hingga saat ini masih terdapat sejumlah wilayah yang belum menikmati layanan air bersih secara optimal.
Anggota DPRD Berau, Rifai, menegaskan akses terhadap air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah.
Karena itu, upaya pemerataan layanan tidak boleh berjalan lambat dan harus segera diwujudkan hingga ke kampung-kampung dan wilayah terpencil.
“Air bersih bukan sekadar layanan publik, tetapi kebutuhan pokok masyarakat. Jangan sampai masih ada warga yang kesulitan mendapatkan akses air bersih,” ujarnya.
Untuk mempercepat pemerataan layanan, Rifai mendorong pemerintah daerah melakukan langkah strategis yang terukur.
Menurutnya, hal pertama yang harus dilakukan adalah menyusun pemetaan menyeluruh terhadap wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses air bersih.
Data tersebut dinilai penting sebagai dasar dalam menentukan prioritas pembangunan dan alokasi anggaran agar program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah harus memiliki data yang akurat mengenai daerah yang masih mengalami kekurangan pasokan air bersih. Dengan begitu program yang disusun akan lebih tepat sasaran,” katanya.
Selain itu, Rifai juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas infrastruktur pendukung. Menurutnya, persoalan distribusi air di sejumlah wilayah tidak lepas dari keterbatasan sarana dan jaringan yang ada saat ini.
Karena itu, pembangunan dan revitalisasi instalasi pengolahan air, fasilitas penampungan, hingga perluasan jaringan perpipaan perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Ia menilai ketersediaan infrastruktur yang memadai akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran distribusi air kepada masyarakat.
Tak hanya itu, Rifai juga mendorong lahirnya inovasi dalam pemanfaatan sumber air baku, khususnya bagi wilayah pesisir dan daerah terpencil yang memiliki keterbatasan sumber air tawar.
Menurutnya, solusi jangka panjang hanya dapat terwujud apabila terdapat kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah terkait, hingga pihak swasta.
“Perlu kerja sama semua pihak agar persoalan air bersih ini bisa diselesaikan secara bertahap dan berkelanjutan. Tujuannya agar seluruh masyarakat Berau mendapatkan layanan yang sama,” pungkasnya.
Reporter: Akmal I Editor: Sarno
