NUSANTARAKALTIM, BERAU – Kelangkaan dan antrean panjang BBM di Kabupaten Berau kembali memunculkan tuntutan keterbukaan. Gerakan Masyarakat Sipil Berau meminta pemerintah membuka seluruh data kuota dan distribusi BBM sepanjang 2026.
Tuntutan tersebut disampaikan saat massa mendatangi Kantor Bupati Berau, Senin (7/9/2026). Mereka menilai persoalan BBM tidak cukup hanya dijawab dengan memastikan stok tersedia, tetapi harus ditelusuri berdasarkan data dari hulu hingga ke SPBU.
Koordinator Lapangan Gerakan Masyarakat Sipil Berau, Rahmat Aditiya, mengatakan masyarakat berhak mengetahui berapa kuota BBM yang diterima Berau, berapa yang telah disalurkan, serta ke mana distribusi tersebut berjalan.
Menurutnya, hingga kini belum tersedia data yang bisa menjadi rujukan bersama untuk menjelaskan penyebab kelangkaan yang berulang.
“Kita belum memiliki data valid seperti itu,” kata Rahmat saat ditemui di Kantor Bupati Berau.
Ia menilai keterbukaan data penting agar persoalan tidak terus berujung pada saling tuding antara pemerintah, pengecer, maupun pihak lainnya.
Karena itu, pihaknya meminta pemerintah membuka data kuota BBM Berau 2026, termasuk jumlah pasokan dan realisasi penyalurannya.
Tak hanya itu, Gerakan Masyarakat Sipil Berau juga mendesak BPH Migas turun langsung melakukan audit atau investigasi. Pemeriksaan tersebut dinilai diperlukan untuk mengetahui apakah persoalan terjadi pada pasokan, distribusi, penyaluran, atau pengawasan.
“Kami ingin mengupas tuntas akar permasalahannya dari mana,” ujarnya.
Rahmat juga mempertanyakan ketimpangan kondisi distribusi BBM untuk masyarakat dengan kebutuhan BBM sektor perusahaan.
“Kalau memang BBM tersangkut atau tersendat, kenapa hanya BBM untuk masyarakat, sedangkan BBM untuk perusahaan-perusahaan itu tetap lancar?” tegasnya.
Selain transparansi dan audit, massa meminta pemerintah menambah SPBU, khususnya di wilayah yang jauh dari pusat kota. Minimnya titik pelayanan dinilai turut memperparah antrean karena masyarakat terpaksa berkumpul di SPBU tertentu.
Bagi Gerakan Masyarakat Sipil Berau, persoalan BBM bukan semata soal panjangnya antrean. Mereka ingin memastikan distribusi energi bersubsidi maupun nonsubsidi di Berau memiliki data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Data harus dibuka. Kalau ada masalah dalam distribusi, harus diketahui titiknya. Jangan masyarakat terus yang menjadi korban,” pungkasnya. (*)
Reporter: Akmal I Editor: Sarno
