NUSANTARAKALTIM, BERAU – Sistem distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di Kabupaten Berau kembali diuji. Di tengah pengawasan yang semakin ketat, aparat justru menemukan indikasi adanya celah yang diduga dimanfaatkan oknum untuk mengakali pembelian Bio Solar subsidi.
Temuan ini muncul dalam operasi pengawasan yang dilakukan tim gabungan lintas instansi di sejumlah SPBU wilayah Tanjung Redeb, Teluk Bayur, hingga Sambaliung pada Senin (15/6/2026).
Dalam rilis Humas Polres Berau, Senin (22/6/2026), operasi tersebut melibatkan Polres Berau, Sub DenPom TNI AD Berau, Diskoperindag Berau, serta pihak Pertamina.
Hasil sidak menunjukkan adanya indikasi praktik curang melalui penggunaan barcode ganda oleh oknum konsumen saat melakukan pembelian BBM subsidi.
Kasat Reskrim Polres Berau, AKP Muhammad Fajri, mengatakan modus ini menjadi perhatian serius karena berpotensi merusak sistem distribusi yang seharusnya melindungi hak masyarakat.
“Dalam operasi di lapangan, kami menemukan indikasi kuat adanya praktik kecurangan oleh oknum konsumen saat membeli BBM subsidi jenis Bio Solar,” ujarnya.
Dari hasil pemeriksaan, petugas mendapati satu konsumen diduga memiliki lebih dari satu barcode pengisian. Modus tersebut memungkinkan pelaku melakukan pembelian berulang di SPBU berbeda untuk mendapatkan kuota melebihi batas normal.
Praktik ini dinilai sangat merugikan masyarakat karena berpotensi menguras jatah BBM subsidi yang seharusnya disalurkan kepada penerima yang berhak.
“Penggunaan barcode ganda ini menjadi perhatian serius kami. Ini bukan sekadar pelanggaran biasa, tetapi dapat mengganggu distribusi BBM subsidi secara keseluruhan,” tegas Fajri.
Menurutnya, persoalan ini menunjukkan bahwa pengawasan distribusi BBM subsidi tidak cukup hanya mengandalkan sistem, tetapi juga membutuhkan kontrol ketat di lapangan.
Sebagai tindak lanjut, Polres Berau akan memperkuat pengawasan dan segera menggelar rapat koordinasi bersama pengelola SPBU, Pertamina, dan instansi terkait.
Langkah tersebut dilakukan untuk menutup seluruh celah kecurangan, memperkuat pengawasan internal, serta memastikan adanya sanksi tegas bagi pelanggar.
“Kami ingin memastikan distribusi BBM subsidi berjalan tepat sasaran. Tidak boleh ada ruang bagi pihak yang mencoba bermain curang,” pungkasnya.
Temuan ini sekaligus menjadi alarm bahwa penyalahgunaan BBM subsidi masih menjadi ancaman serius yang membutuhkan pengawasan berlapis dari semua pihak.
Reporter: Akmal I Editor: Sarno
