NUSANTARAKALTIM.COM, BERAU – Wakil Bupati Berau, Gamalis, menyoroti serius kondisi perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sejumlah kampung yang tergolong rentan secara ekonomi dan memiliki akses terbatas terhadap kebutuhan dasar.

Menurutnya, penanganan persoalan ini membutuhkan koordinasi erat antarinstansi, termasuk Forkopimda, TNI, Polri, dan pihak ketiga.

Bahkan, perusahaan-perusahaan yang bergerak di Kabupaten Berau memiliki kewajiban untuk turut andil dalam mengatasi hal ini. Apalagi yang beroperasi di 11 kampung tersebut.

“Kalau kita berpikir tanpa koordinasi yang baik, eksekusi di lapangan tidak akan maksimal. Kegiatan untuk mengurangi atau menghilangkan status tersebut di 11 kampung ini harus benar-benar terintegrasi,” ujarnya.

Gamalis juga mengingatkan adanya instruksi Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk menanggulangi kerawanan pangan dengan mendorong masyarakat bercocok tanam bahan pangan seperti jagung dan padi.

Langkah ini diharapkan dapat membuat setiap daerah, termasuk Kabupaten Berau, terhindar dari status rawan pangan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pangan Berau, Rakhmadi Pasarakan, menegaskan, penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari upaya perlindungan sosial sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat di kampung-kampung rentan.

“Bantuan ini ditujukan bagi wilayah dengan akses terbatas terhadap kebutuhan dasar dan tingkat kesejahteraan rendah,” jelasnya.

Ia menambahkan, kegiatan ini adalah bentuk nyata kehadiran pemerintah untuk memastikan keluarga kurang mampu tetap memiliki akses pangan yang cukup.

“Penyaluran sembako ini adalah bentuk perhatian kami terhadap kebutuhan mendesak masyarakat,” katanya.

Berdasarkan pendataan Dinas Pangan bersama pemerintah kampung dan instansi terkait, terdapat 11 kampung yang menjadi sasaran bantuan, yakni Tanjung Batu, Tasuk, Siduung Indah, Punan Malinau, Punan Mahakam, Punan Segah, Merabu, Biatan Ulu, Tanjung Perepat, Pantai Harapan, dan Teluk Sumbang.(*)