NUSANTARAKALTIM, BERAU-DPRD Berau meminta langkah tegas untuk menghentikan kendaraan bertonase besar melintasi Jembatan Bujangga.
Infrastruktur vital yang menjadi penghubung aktivitas masyarakat itu dinilai rentan mengalami kerusakan apabila terus dibebani kendaraan yang melebihi kapasitas.
Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menegaskan pemerintah perlu segera memperketat pengawasan terhadap kendaraan roda enam maupun truk bermuatan berat yang masih kerap melintas di kawasan tersebut.
Menurutnya, kerusakan jembatan bisa terjadi lebih cepat apabila tidak ada upaya pencegahan sejak dini. Karena itu, penertiban harus dilakukan sebelum kondisi konstruksi mengalami penurunan yang lebih serius.
“Jangan menunggu sampai terjadi kerusakan. Pencegahan harus dilakukan sekarang karena jembatan ini sangat penting bagi masyarakat,” ujarnya.
Sumadi menjelaskan, berdasarkan hasil koordinasi yang dilakukan, pengaturan jalur berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi.
Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Perhubungan tetap memiliki peran untuk membangun komunikasi dan mencari solusi bersama.
Ia juga menyoroti keberadaan portal pembatas kendaraan yang dinilai belum efektif. Beberapa kali portal tersebut mengalami kerusakan setelah tertabrak kendaraan bertonase besar sehingga tidak lagi berfungsi maksimal sebagai alat pengawasan.
Karena itu, DPRD mendorong pembangunan portal permanen yang lebih kuat serta pemasangan rambu-rambu yang lebih jelas agar pembatasan kendaraan dapat diterapkan secara optimal.
“Kalau fasilitas yang ada mudah rusak, maka harus dibuat sistem yang lebih kuat agar kendaraan berat tidak lagi bisa masuk,” tegasnya.
Selain pemerintah, Sumadi juga mengajak masyarakat dan pelaku usaha angkutan untuk ikut menjaga keberlangsungan fungsi Jembatan Bujangga dengan mematuhi aturan yang berlaku.
Reporter: Akmal I Editor: Sarno
