NUSANTARAKALTIM, BERAU-Meningkatnya volume sampah di Kabupaten Berau menjadi perhatian serius DPRD Berau. Selain berdampak pada kapasitas layanan kebersihan, kondisi tersebut juga memicu tingginya biaya operasional yang harus ditanggung pemerintah daerah setiap tahun.
Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menilai sudah saatnya pemerintah daerah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pengelolaan sampah agar tidak hanya berorientasi pada pengangkutan dan pembuangan, tetapi juga mampu menghasilkan nilai ekonomi.
Menurutnya, volume sampah harian yang kini mencapai sekitar 90 hingga 100 ton telah memberikan tekanan besar terhadap anggaran daerah.
Salah satu komponen terbesar berasal dari kebutuhan bahan bakar armada pengangkut sampah yang mencapai miliaran rupiah setiap tahun.
Di sisi lain, penerimaan daerah dari retribusi sampah masih jauh dari kebutuhan operasional yang dikeluarkan pemerintah.
“Ini menjadi tantangan yang harus segera dicarikan solusi. Pengelolaan sampah tidak bisa lagi hanya mengandalkan pola lama karena biaya yang dikeluarkan terus meningkat,” ujarnya.
Subroto menilai pendekatan pengelolaan sampah perlu diarahkan pada sistem yang lebih terintegrasi, mulai dari pengurangan sampah di sumbernya hingga pengolahan sebelum masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
Salah satu langkah yang dinilai penting adalah memperbanyak fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di tingkat kecamatan.
Dengan adanya pengolahan di wilayah masing-masing, volume sampah yang harus diangkut menuju TPA dapat berkurang secara signifikan.
“Jika pengolahan dilakukan lebih dekat dengan sumber sampah, beban armada dan biaya operasional juga akan menurun,” katanya.
Selain pembangunan fasilitas pengolahan, DPRD juga mendorong pemerintah daerah mulai membuka peluang pemanfaatan teknologi pengolahan sampah yang mampu menghasilkan produk bernilai ekonomi, terutama untuk jenis sampah plastik yang selama ini menjadi salah satu penyumbang terbesar timbunan sampah.
Menurut Subroto, pengelolaan sampah harus dipandang sebagai peluang ekonomi sekaligus solusi lingkungan, bukan semata-mata sebagai beban pelayanan publik.
Ia juga menyoroti perlunya perbaikan sistem pendataan dan penarikan retribusi sampah agar potensi pendapatan daerah dapat lebih optimal. Dengan sistem yang lebih akurat, pemerintah diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat sekaligus menekan potensi kebocoran pendapatan.
Tak hanya mengandalkan pemerintah, DPRD mendorong perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Berau untuk ikut berpartisipasi dalam penanganan sampah melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Keterlibatan sektor swasta dinilai dapat membantu penyediaan sarana pengolahan sampah, seperti mesin pencacah maupun fasilitas pengelolaan mandiri di kawasan permukiman padat penduduk dan destinasi wisata.
“Penanganan sampah membutuhkan kolaborasi semua pihak. Jika hanya mengandalkan pemerintah, tantangan yang ada akan semakin berat seiring bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi,” pungkasnya.
Reporter: Akmal I Editor: Sarno
