NUSANTARAKALTIM, BERAU-Pulau Kakaban yang selama ini menjadi salah satu ikon pariwisata Kabupaten Berau dinilai belum dikelola secara maksimal meski berbagai fasilitas pendukung telah dibangun menggunakan anggaran pemerintah daerah.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Gideon Andris, menyoroti belum adanya kepastian pengelolaan sejumlah aset wisata di kawasan tersebut. Akibatnya, fasilitas yang semestinya dapat menunjang kunjungan wisatawan dan meningkatkan pendapatan daerah hingga kini belum berfungsi optimal.
Menurut Gideon, persoalan tersebut berkaitan dengan perpindahan kewenangan pengelolaan Pulau Kakaban ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Sejak saat itu, berbagai rencana pengembangan yang sebelumnya disiapkan pemerintah daerah dinilai berjalan lambat karena belum adanya kejelasan mekanisme pengelolaan.
“Kondisinya sekarang aset sudah ada, tetapi pengelolaannya belum jelas. Ini yang menjadi perhatian karena fasilitas yang dibangun seharusnya bisa memberikan manfaat lebih besar bagi sektor pariwisata,” ujarnya.
Ia juga menyoroti belum terealisasinya rencana pengelolaan kawasan melalui skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Padahal, skema tersebut sempat diwacanakan sebagai salah satu solusi untuk memperkuat tata kelola destinasi wisata unggulan di Berau.
Hingga kini, kata Gideon, belum terlihat perkembangan signifikan terkait implementasi rencana tersebut. Akibatnya, potensi wisata Kakaban belum tergarap secara maksimal meskipun memiliki daya tarik yang dikenal hingga tingkat nasional maupun internasional.
Menurutnya, yang dibutuhkan saat ini adalah kepastian arah pengelolaan. Baik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun Pemerintah Kabupaten Berau perlu membangun komunikasi yang lebih intens agar aset yang telah dibangun tidak terus berada dalam kondisi tanpa kepastian.
“Jangan sampai fasilitas yang sudah dibangun dengan biaya besar akhirnya tidak memberikan manfaat maksimal hanya karena persoalan koordinasi dan kewenangan,” katanya.
Gideon menilai keberadaan Pulau Kakaban memiliki nilai strategis bagi pengembangan pariwisata daerah. Karena itu, ia berharap ada langkah konkret dari pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan yang selama ini menghambat optimalisasi kawasan tersebut.
Ia menegaskan, semakin lama status pengelolaan tidak menemukan titik terang, maka semakin besar pula potensi yang terbuang. Tidak hanya dari sisi kunjungan wisatawan, tetapi juga peluang peningkatan ekonomi masyarakat dan pendapatan daerah yang seharusnya dapat diperoleh dari destinasi unggulan tersebut.
“Yang dibutuhkan sekarang adalah keputusan dan kepastian. Potensi wisata Kakaban sangat besar, sehingga pengelolaannya tidak boleh terus berjalan tanpa arah yang jelas,” pungkasnya.
Reporter: Akmal I Editor: Sarno
