NUSANTARAKALTIM, BERAU-Penyusutan garis pantai di Pulau Derawan kembali menjadi perhatian DPRD Berau. Anggota DPRD Berau, Abdul Waris, menilai penanganan abrasi yang menggerus kawasan wisata unggulan tersebut tidak boleh terus tertunda, mengingat dampaknya mulai mengancam lingkungan pesisir hingga sektor pariwisata.
Menurutnya, pemerintah daerah sebenarnya telah menunjukkan komitmen untuk menangani persoalan tersebut. Bahkan, anggaran pembangunan pengaman pantai sempat disiapkan dalam APBD 2025 dengan nilai mencapai sekitar Rp20 miliar.
Namun, program tersebut gagal direalisasikan karena sejumlah persyaratan teknis belum rampung saat proses penganggaran dilakukan.
“Dewan sudah memberikan dukungan penuh melalui penganggaran. Tetapi saat akan dijalankan, ternyata kajian dan dokumen pendukungnya belum selesai sehingga proyek tidak bisa dilaksanakan,” ujarnya.
Waris menjelaskan, proyek pembangunan pengaman pantai membutuhkan berbagai tahapan, termasuk kajian lingkungan serta dokumen teknis yang menjadi syarat pelaksanaan. Ketidaksiapan aspek tersebut membuat anggaran yang sudah dialokasikan tidak dapat digunakan.
Akibatnya, dana yang sebelumnya disiapkan untuk melindungi kawasan pesisir Derawan harus kembali menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
“Kita sangat menyayangkan kondisi ini. Saat anggaran tersedia justru persiapannya belum tuntas,” katanya.
Menurut Waris, situasi tersebut menjadi pelajaran penting agar setiap program strategis dipersiapkan secara matang sejak awal. Ia menilai kesiapan administrasi dan teknis harus menjadi prioritas sebelum usulan anggaran diajukan.
Apalagi, peluang untuk mengalokasikan kembali anggaran dengan nilai besar saat ini dinilai tidak mudah. Kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami tekanan membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan prioritas belanja.
“Sekarang kemampuan fiskal daerah juga sedang menghadapi tantangan. Belum tentu anggaran sebesar itu bisa kembali tersedia dalam waktu dekat,” jelasnya.
Di sisi lain, Waris menegaskan bahwa abrasi yang terus terjadi di Pulau Derawan tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa. Jika tidak segera ditangani, dampaknya bukan hanya mengurangi luas pantai, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas pariwisata yang menjadi salah satu andalan ekonomi Berau.
Menurutnya, keindahan pantai merupakan daya tarik utama Derawan yang selama ini dikenal wisatawan domestik maupun mancanegara. Karena itu, perlindungan kawasan pesisir harus menjadi perhatian bersama.
“Derawan adalah ikon pariwisata Berau. Kalau abrasi terus terjadi dan tidak ada langkah nyata, tentu akan berdampak terhadap daya tarik wisata yang selama ini menjadi kebanggaan daerah,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait segera menyelesaikan seluruh persyaratan teknis yang diperlukan agar program pengamanan pantai dapat kembali diperjuangkan pada penganggaran berikutnya.
“Jangan sampai kita terlambat. Abrasi terus berjalan setiap tahun, sementara penanganannya belum terealisasi. Ini harus menjadi perhatian serius semua pihak,” pungkasnya.
Reporter: Akmal I Editor: Sarno
