NUSANTARAKALTIM, BERAU-DPRD Berau menyoroti tingginya selisih harga hasil pertanian dari tingkat petani hingga pasar. Kondisi tersebut dinilai membuat petani terus berada di posisi yang dirugikan meski harga kebutuhan pokok di pasaran mengalami kenaikan.
Sorotan itu disampaikan Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait aduan warga RT 17 Kelurahan Gunung Tabur, Senin (18/5/2026).
Ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait tidak hanya fokus pada distribusi pangan, tetapi juga aktif mengawasi rantai pemasaran hasil pertanian agar harga di tingkat petani tetap layak.
“OPD terkait harus turun langsung cek sampai ke pasar. Jangan petani jual murah, tapi masyarakat membeli mahal,” ujarnya.
Menurut Sutami, persoalan tersebut hampir terjadi di berbagai komoditas sayur dan hasil pertanian lokal di Berau. Ia menilai lemahnya pengawasan membuat keuntungan distribusi lebih banyak dinikmati pihak tertentu dibanding petani sebagai produsen utama.
Ia mengaku kerap memantau langsung kondisi pasar dan menemukan kenaikan harga yang cukup tinggi dalam waktu singkat.
“Saya sering turun langsung ke pasar lihat harga. Kadang selisihnya cukup jauh,” katanya.
Sutami menegaskan, jika kondisi itu terus dibiarkan, maka kesejahteraan petani lokal akan semakin sulit meningkat. Padahal, sektor pertanian menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat di sejumlah wilayah Berau.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu hadir menjaga keseimbangan harga sekaligus memastikan distribusi hasil pertanian berjalan sehat dan tidak merugikan petani maupun konsumen.
“Kalau tidak dikawal, petani tetap rugi sementara harga di pasar terus naik,” tegasnya.
Selain menyoroti persoalan harga, Sutami juga mengangkat kendala infrastruktur pertanian di RT 17 Gunung Tabur, khususnya akses jalan usaha tani yang sebagian berada di kawasan Hak Guna Usaha (HGU).
Meski terdapat keterbatasan pembangunan fisik akibat status lahan, ia meminta pemerintah tetap memberikan dukungan kepada petani melalui bantuan pupuk, pendampingan, hingga penguatan distribusi hasil pertanian.
“Kalau jalan terkendala HGU, minimal pemerintah tetap hadir membantu kebutuhan petani,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak membiarkan produk pertanian lokal kalah bersaing dengan pasokan dari luar daerah akibat lemahnya perhatian terhadap sektor pertanian.
“Kalau petani lokal tidak dijaga, lama-lama pasar kita dipenuhi produk luar,” pungkasnya.
Reporter: Akmal | Editor: Sarno
