NUSANTARAKALTIM, BERAU – Distribusi biosolar subsidi di Kecamatan Maratua menjadi sorotan DPRD Kabupaten Berau. Penyaluran bahan bakar bagi nelayan dinilai belum berjalan optimal dan berpotensi tidak tepat sasaran.
Anggota DPRD Berau, Abdul Waris, mengungkapkan bahwa keluhan nelayan terkait sulitnya mendapatkan solar saat hendak melaut terus bermunculan. Kondisi ini dinilai tidak wajar mengingat biosolar subsidi seharusnya diprioritaskan bagi nelayan sebagai penerima utama.
“Kalau nelayan sampai kesulitan solar, berarti ada yang tidak beres,” ujarnya.
Ia menegaskan, keberadaan subsidi bertujuan membantu meringankan beban nelayan, bukan justru mempersulit mereka di lapangan. Karena itu, Waris meminta persoalan distribusi ini segera dibenahi.
“Subsidi itu untuk membantu nelayan, bukan malah dipersulit,” tegasnya.
Selain kendala distribusi, DPRD juga menyoroti adanya dugaan penyimpangan dalam penyaluran biosolar. Waris menyebut, tidak menutup kemungkinan terjadi kebocoran ke pihak yang tidak berhak.
“Kalau ada oknum bermain, harus ditindak tegas,” katanya.
Untuk itu, ia meminta pengawasan diperketat di seluruh titik penyaluran, baik di SPBU maupun agen resmi. Langkah tersebut dinilai penting guna memastikan jatah nelayan tidak dialihkan untuk kepentingan komersial.
“Jangan sampai jatah nelayan dipakai untuk kepentingan lain,” ujarnya.
DPRD Berau juga mendorong pemerintah daerah bersama instansi terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM subsidi, khususnya di wilayah pesisir seperti Maratua.
“Harus ada evaluasi dan transparansi agar persoalan ini tidak terus berulang,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Berau, Abdul Majid, menjelaskan bahwa penyaluran biosolar telah diatur melalui mekanisme resmi. Nelayan diwajibkan memiliki izin kapal dan rekomendasi untuk dapat mengakses BBM subsidi tersebut.
“Nelayan harus memiliki izin kapal dan rekomendasi,” jelasnya.
Namun demikian, ia mengakui masih terdapat kendala di lapangan, salah satunya stok yang cepat habis setelah distribusi dilakukan.
“Kami akan tindaklanjuti jika ada indikasi penyimpangan,” tegasnya.
DPRD berharap persoalan ini segera mendapat penanganan serius agar nelayan tidak terus dirugikan dan aktivitas melaut dapat berjalan normal.
“Ini menyangkut keberlangsungan hidup nelayan,” pungkas Waris.
Reporter;Akmal I Editor: Sarno
