NUSANTARAKALTIM, BERAU – Kebijakan efisiensi anggaran tahun 2026 dinilai menjadi tantangan baru bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan.
DPRD Berau menegaskan, keterbatasan anggaran tidak boleh menghambat program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menegaskan pihaknya akan terus mengawal kebijakan anggaran agar pembangunan tetap berjalan meski ruang fiskal terbatas.
“Anggaran boleh terbatas, tapi pembangunan harus tetap jalan,” tegasnya.
Menurutnya, kondisi ini menuntut pemerintah lebih cermat dalam menyusun program kerja. Ia menilai, setiap kegiatan harus dipilah berdasarkan skala prioritas agar penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran.
“Sekarang bukan soal banyak program, tapi program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.
Subroto menyebut efisiensi anggaran harus dijadikan momentum untuk memperbaiki pola perencanaan pembangunan. Program yang disusun harus memiliki dampak nyata, bukan sekadar formalitas anggaran.
Selain itu, ia menekankan pentingnya inovasi di semua lini pemerintahan, termasuk hingga tingkat kampung. Menurutnya, kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan pemerintah kampung sangat dibutuhkan agar pelayanan publik tetap maksimal.
“Semua harus berinovasi. Jangan sampai efisiensi membuat pelayanan ke masyarakat menurun,” katanya.
Ia memastikan DPRD Berau tetap menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara maksimal agar program strategis tetap terakomodasi dan tidak terabaikan.
“Yang utama, kebijakan anggaran harus tetap berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Reporter: Akmal | Editor: Sarno
