NUSANTARAKALTIM, BERAU -DPRD Berau menyoroti pentingnya penguatan sistem kontrol dalam rencana penerapan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), agar tidak berdampak pada kualitas pelayanan publik.

Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menilai kebijakan kerja fleksibel memang menjadi kebutuhan di era ini. Namun menurutnya penerapan WFA tidak boleh berjalan tanpa mekanisme pengawasan yang jelas.

“Boleh saja, dibarengi dengan indikatoor kinerja yang jelas,” ujarnya.

Ia mengingatkan ,tanpa sistem kontrol yang kuat, WFA berisiko memicu penurunan kedisiplinana (ASN), bahkan berpotensi mengganggu produktivitas kerja di lingkugan pemerintahan.

“Jangan sampai kebijakan ini disalahartikan sebagai kelonggaran bekerja,” tegasnya.

Karena itu, Sumadi mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan skema pengawasan yang efektif, termasuk pemantauan kinerja berbasis target pelaporan berkala dari setiap ASN yang menjalankan WFA.

Selain pengawasan, ia juga menekankan pentingnya pembagian sistem kerja yang proporsional, terutama pada sektor pelayanan publik yang tetap membutuhkan kehadiran fisik pegawai.

“Harus tegas diatur, tidak bisa semuanya bekerja dari luar kantor,” tambahnya.

Dengan pengaturan yang matang dan pengawasan yang disiplin, kebijakan WFA dapat diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. (*)

Reporter: Akmal I Editor: Sarno