NUSANTARAKALTIM,TANJUNG REDEB –Kebijakan efisiensi dalam pelaksanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendapat dukungan dari DPRD Berau.
Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menyatakan sepakat dengan pengurangan operasional, termasuk penutupan layanan pada akhir pekan.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari efisiensi anggaran yang perlu dilakukan pemerintah.
“Kalau hari Sabtu dan Minggu anak-anak tidak sekolah, untuk apa disediakan. Ini bagian dari efisiensi,” ujarnya, Selasa (7/4/2026) saat ditemui di Bapelitbang.
Ia bahkan menyebut, pengurangan hari kerja dalam program serupa secara nasional mampu menghemat anggaran hingga puluhan triliun rupiah, yang seharusnya bisa dialihkan untuk pembangunan daerah.
“Lebih baik anggarannya dikembalikan ke daerah, untuk pembangunan seperti akses jalan supaya hasil pertanian bisa masuk ke kota,” tambahnya.
Namun demikian, Sumadi mengingatkan agar program pemenuhan gizi benar-benar tepat sasaran. Ia menyoroti masih adanya penerima manfaat dari kalangan mampu yang dinilai tidak prioritas.
“Anak pejabat, anak anggota dewan itu tidak perlu dapat. Yang harus diprioritaskan masyarakat yang benar-benar membutuhkan untuk menekan stunting,” tegasnya.
Selain itu, ia juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap SPPG yang dinilai belum memenuhi standar operasional prosedur (SOP), termasuk terkait kualitas makanan yang dibagikan.
“Yang belum sesuai SOP, disuspend dulu. Jangan tambah program baru kalau yang lama masih bermasalah,” katanya.
Sumadi menegaskan, program pemenuhan gizi harus tetap berjalan dengan prinsip tepat sasaran dan sesuai standar, agar tujuan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dapat tercapai.
“Kita sepakat program ini bagus, tapi harus tepat sasaran dan sesuai SOP, jangan sampai malah menghabiskan anggaran,” pungkasnya.(ADV) Reporter:Akmal//Editor: Sarno
