NUSANTARAKALTIM, BERAU -DPRD Berau mendorong langkah konkret Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya melalui penataan sistem retribusi sektor pariwisata yang dinilai masih belum optimal.
Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong, menegaskan implementasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah harus dibarengi dengan sistem yang mampu menutup celah kebocoran pendapatan.
DPRD Berau dorong penerapan sistem satu pintu wisata di Pulau Derawan guna memaksimalkan PAD dan menutup celah kebocoran retribusi
“Regulasi sudah ada, tapi yang lebih penting bagaimana penerapannya bisa benar-benar menghasilkan PAD,” tegasnya.
Salah satu strategi yang didorong adalah penerapan sistem satu pintu masuk wisatawan di kawasan Pulau Derawan melalui pembangunan dermaga wisata. Dengan sistem ini, seluruh wisatawan akan terdata sejak awal kedatangan.
“Ke depan, tidak ada lagi wisatawan yang langsung masuk ke resor. Semua harus melalui satu pintu,” ujarnya.
Menurut Rudi, pola tersebut akan memudahkan pemerintah dalam melakukan pendataan sekaligus mengoptimalkan penarikan retribusi yang selama ini dinilai belum maksimal.
“Kalau terpusat, pengawasan lebih mudah dan potensi kebocoran bisa ditekan,” katanya.
Ia juga menilai, selama ini sistem penarikan retribusi yang tersebar di berbagai titik, termasuk di resor-resor, kurang efektif dan sulit diawasi secara menyeluruh.
Selain itu, DPRD menegaskan pentingnya kepatuhan dari pelaku usaha pariwisata. Pemilik resor dan pengelola destinasi diminta mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam Perda, termasuk terkait tarif retribusi sesuai kategori pengunjung.
“Semua harus patuh. Ini bukan hanya soal pemasukan daerah, tapi juga soal tata kelola yang transparan,” tegasnya.
DPRD juga akan melakukan evaluasi berkala untuk memastikan kebijakan yang diterapkan benar-benar berdampak pada peningkatan PAD.
Dengan penguatan sistem dan pengawasan yang terintegrasi, sektor pariwisata diharapkan mampu menjadi sumber pendapatan unggulan daerah, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertambangan.
“Targetnya jelas, PAD meningkat dan pengelolaannya lebih akuntabel,” pungkasnya.
Reporter: Akmal I Editor: Sarno
