NUSANTARAKALTIM, BERAU – Sejumlah proyek pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Berau kini menjadi sorotan. Pasalnya, beberapa fasilitas yang telah dibangun dengan anggaran besar hingga kini belum berfungsi optimal, bahkan ada yang mangkrak tanpa kejelasan pemanfaatan.
Kondisi ini menjadi alarm serius bagi pembangunan pariwisata daerah. Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) mulai bergerak melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah proyek wisata yang dinilai belum memberi dampak nyata.
Kepala Disbudpar Berau, Yudha Budi Santosa, menegaskan pembangunan sektor wisata ke depan tidak boleh lagi hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata.
Menurutnya, setiap proyek yang dibangun harus memiliki arah pengelolaan yang jelas, mampu beroperasi, dan memberikan manfaat langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.
“Jangan sampai kita hanya fokus membangun, tetapi setelah selesai justru tidak berjalan atau tidak memberikan manfaat,” tegasnya.
Ia mengakui, saat ini pihaknya masih mendalami seluruh program pembangunan pariwisata yang telah tersusun dalam struktur anggaran tahun 2026. Meski alokasi anggaran dan titik pembangunan sudah ditetapkan, evaluasi lapangan dinilai wajib dilakukan.
“Anggaran 2026 sudah tersusun, titik-titik pembangunan juga sudah ada. Tapi kita tetap harus lihat kondisi riil di lapangan,” ujarnya.
Salah satu yang menjadi perhatian serius adalah fasilitas wisata yang telah rampung dibangun namun belum difungsikan secara maksimal. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar mengenai efektivitas perencanaan hingga kesiapan pengelolaan.
Fasilitas museum menjadi salah satu contoh yang kini disorot karena belum beroperasi optimal. Selain itu, beberapa kawasan ekowisata juga dinilai belum berkembang sesuai target awal.
“Ini yang sedang kami pelajari. Kendalanya ada di mana, apakah di pengelolaan, fasilitas pendukung, atau ada persoalan teknis lainnya,” katanya.
Tak hanya fasilitas milik pemerintah, evaluasi juga akan menyasar destinasi wisata berbasis kampung yang sebelumnya sempat dikembangkan, namun kini mengalami stagnasi.
Menurut Yudha, pemetaan ulang seluruh destinasi wisata menjadi langkah krusial agar pembangunan ke depan lebih terarah dan tepat sasaran.
Setiap destinasi, kata dia, harus dilihat berdasarkan potensi riil, kesiapan sumber daya pengelola, hingga dampak ekonominya terhadap masyarakat lokal.
“Nanti kita petakan satu per satu. Kalau ada yang mandek, kita harus tahu akar persoalannya,” tegasnya.
Sebagai langkah awal, Disbudpar akan memprioritaskan peninjauan destinasi wisata di sekitar Tanjung Redeb sebelum memperluas evaluasi ke wilayah lainnya.
Langkah evaluasi ini menjadi sinyal kuat adanya perubahan arah pembangunan pariwisata Berau. Fokus pembangunan kini tak lagi sekadar mengejar proyek fisik, melainkan memastikan setiap destinasi benar-benar hidup, produktif, dan berkelanjutan.
“Target kita bukan sekadar membangun destinasi, tetapi memastikan destinasi itu berjalan dan memberi dampak nyata bagi daerah,” pungkasnya.(*)
Reporter: Akmal I Editor: Sarno
