NUSANTARAKALTIM, TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, Sutami, merespons pengoperasian portal parkir elektronik di kawasan Pasar Sanggam Adji Dilayas.
Sistem tersebut kini diberlakukan bagi seluruh kendaraan, baik roda dua maupun roda empat, yang memasuki area pasar dan terintegrasi dengan sistem retribusi daerah.
Sutami mengaku belum melakukan peninjauan langsung sejak portal tersebut aktif. Namun ia memahami kebijakan itu sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor parkir.
“Saya belum turun langsung melihat pelaksanaannya. Tapi kalau sudah berjalan, saya kira ini bagian dari langkah pemda untuk menata ulang sistem parkir agar pemasukan daerah lebih maksimal,” katanya, Rabu (25/2/2026).
Ia menilai, secara konsep, sistem elektronik menawarkan keunggulan dalam hal transparansi dan pengawasan. Selama ini, mekanisme manual dinilai menyisakan celah dalam pencatatan penerimaan retribusi.
“Dengan sistem digital, setiap kendaraan yang masuk otomatis tercatat. Ini tentu lebih mudah diawasi dibanding sistem lama yang masih manual dan berpotensi terjadi kebocoran,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan agar penerapan sistem tersebut tidak mengabaikan dinamika aktivitas di pasar tradisional. Menurutnya, pola kunjungan masyarakat ke pasar berbeda dengan tempat lain yang memiliki sistem akses berbayar.
“Kalau di pasar, orang bisa keluar sebentar lalu masuk lagi karena ada barang yang tertinggal atau ingin menambah belanjaan. Kalau setiap masuk harus bayar ulang, ini bisa menimbulkan keluhan,” tuturnya.
Ia juga menekankan pentingnya kebijakan afirmatif bagi pedagang yang sehari-hari beraktivitas di dalam pasar. Mobilitas pedagang yang tinggi, kata dia, perlu menjadi pertimbangan dalam merancang skema tarif.
“Pedagang itu bukan sekali masuk lalu selesai. Mereka bisa beberapa kali keluar untuk ambil stok. Harus ada skema khusus, entah kartu langganan atau mekanisme lain, supaya tidak terus dibebani biaya,” ucapnya.
Sutami berharap pemerintah daerah tidak berhenti pada tahap implementasi, melainkan juga menyiapkan evaluasi menyeluruh setelah sistem berjalan. Menurutnya, peningkatan PAD harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
“Prinsipnya saya mendukung penataan dan peningkatan pendapatan daerah. Tapi kebijakan ini tetap harus mempertimbangkan kondisi riil di lapangan agar tidak memberatkan pedagang dan pengunjung,” pungkasnya.
Reporter: Marta Tongsay | Editor: Sarno
