NUSANNTARAKALTIM, BERAU-Dampak kebijakan pengurangan RKAB sektor batu bara mulai menjadi perhatian serius DPRD Berau. Penurunan produksi tambang dikhawatirkan memicu gelombang efisiensi besar-besaran yang berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK).

Anggota DPRD Berau, Elita Herlina, meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau segera bergerak melakukan pemetaan terhadap perusahaan tambang yang berpotensi melakukan pengurangan tenaga kerja.

Menurutnya, langkah antisipasi harus dilakukan sejak dini agar pemerintah daerah tidak terlambat merespons dampak sosial dari potensi PHK massal.

“Disnakertrans harus segera memetakan perusahaan mana saja yang sedang melakukan efisiensi. Ini penting agar langkah antisipasi bisa disiapkan lebih awal,” ujarnya.

Elita menegaskan, pengawasan terhadap perusahaan harus diperketat, terutama untuk memastikan seluruh hak pekerja tetap terpenuhi apabila PHK tidak dapat dihindari.

Ia menekankan, hak-hak pekerja seperti pesangon dan kompensasi wajib dibayarkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kalau PHK terpaksa terjadi, hak pekerja harus dibayar penuh sesuai aturan. Jangan sampai pekerja dirugikan dua kali kehilangan pekerjaan dan haknya tidak dipenuhi,” tegasnya.

Selain itu, ia juga meminta perusahaan lebih transparan dalam menyampaikan kondisi operasional kepada pekerja maupun pemerintah daerah. Menurutnya, komunikasi terbuka sangat penting untuk mencegah gejolak sosial.

DPRD Berau, kata Elita, dalam waktu dekat akan mengagendakan pembahasan bersama instansi terkait guna mencari langkah strategis menghadapi ancaman gelombang PHK di sektor tambang.

“Kita akan duduk bersama mencari solusi terbaik. Jangan sampai persoalan ini berkembang menjadi gejolak sosial yang lebih besar,” pungkasnya.

Reporter: Akmal I Editor: Sarno