JAKARTA – Pemerintah pusat akhirnya menghentikan rencana penempatan transmigran baru di wilayah Kalimantan Barat. Keputusan ini diambil sebagai respons langsung terhadap gelombang aspirasi dan demonstrasi yang disuarakan oleh masyarakat di Pontianak beberapa waktu lalu.

Dalam aksinya, massa menuntut pemerintah untuk lebih memprioritaskan kesejahteraan masyarakat lokal daripada mendatangkan penduduk baru. Tuntutan utama mereka meliputi percepatan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan kesehatan, serta penyediaan lahan pertanian dan listrik di wilayah-wilayah terpencil.

Menanggapi aspirasi tersebut, Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Transmigrasi, Velix Wanggai, pada Selasa (22/7/2025) menegaskan adanya perubahan paradigma. Pemerintah, katanya, kini membuka ruang dialog yang lebih luas dengan warga setempat.

“Program transmigrasi hari ini menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan. Kami membuka ruang dialog dan kolaborasi dengan masyarakat adat, tokoh lokal, dan generasi muda di Kalbar,” kata Velix.

Ia menjelaskan, pendekatan pembangunan transmigrasi yang bersifat top-down kini telah ditinggalkan. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Kalimantan Barat justru akan dijadikan model percontohan untuk pembangunan berbasis inisiatif lokal.

Velix menekankan bahwa anggaran dan program kini akan dialihkan dari penempatan orang baru ke pengembangan kawasan transmigrasi yang sudah ada.

“Fokusnya bukan lagi penempatan transmigran baru, melainkan rehabilitasi infrastruktur, penguatan ekonomi lokal, dan peningkatan kapasitas SDM di kawasan transmigrasi,” jelasnya.