NUSANTARAKALTIM, TABALAR – Kebijakan efisiensi anggaran yang menjalar hingga ke tingkat kampung mulai memunculkan konsekuensi serius terhadap keberlangsungan program sosial.
Di Kecamatan Tabalar, keterbatasan fiskal membuat pemerintah kampung kesulitan mempertahankan pembayaran insentif bagi guru PAUD, pengajar Taman Pendidikan Alquran (TPA), serta tokoh agama.
Situasi tersebut disuarakan Kepala Kampung Buyung-Buyung, Mustafa, dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Tabalar, Rabu (4/3/2026).
Di hadapan Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, Mustafa meminta agar pengelolaan insentif tersebut kembali ditangani langsung oleh pemerintah kabupaten melalui organisasi perangkat daerah (OPD) teknis.
Menurut Mustafa, beban anggaran yang kini dipikul pemerintah kampung tidak lagi sebanding dengan kapasitas fiskal yang tersedia. Akibatnya, program yang sejatinya menjadi prioritas pemerintah daerah justru sulit dijalankan di tingkat kampung.
“Dengan kondisi keuangan kampung seperti sekarang, kami sudah tidak punya ruang anggaran untuk membayar insentif itu. Karena itu, kami berharap bisa ditangani kembali oleh OPD,” kata Mustafa.
Ia mengungkapkan, setelah kebijakan efisiensi diterapkan, sebagian besar anggaran kampung terserap untuk kebutuhan dasar dan belanja wajib. Hal ini membuat alokasi untuk program sosial menjadi sangat terbatas, bahkan nyaris tidak tersedia.
Mustafa menegaskan, pemerintah kampung tidak menolak menjalankan program daerah. Namun, pelimpahan kewenangan harus dibarengi dengan dukungan anggaran yang realistis agar pelaksanaannya tidak sekadar menjadi beban administratif.
“Kalau pembiayaannya ada, kampung tentu siap menjalankan. Tapi kalau anggarannya tidak diturunkan, kami juga tidak bisa memaksakan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengelolaan program di tingkat kampung sebenarnya memiliki keunggulan karena lebih dekat dengan penerima manfaat dan kondisi lapangan. Namun, efektivitas tersebut lagi-lagi akan hilang jika tidak disokong kemampuan fiskal yang memadai.
“Pada prinsipnya kami siap mendukung dan melaksanakan program Ibu Bupati. Tapi dukungan anggaran harus sejalan dengan tanggung jawab yang diberikan,” tutupnya.
Reporter: Marta Tongsay | Editor: Sarno
