NUSANTARAKALTIM, TANJUNG REDEB – Bupati Berau Sri Juniarsih Mas mengingatkan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak terjebak pada pola kerja administratif yang hanya mengandalkan laporan dan data.
Ia menekankan, perencanaan pembangunan harus berbasis kondisi riil di lapangan agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Sri Juniarsih saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Biatan, Rabu (4/2/2026). Dalam forum tersebut, ia meminta setiap usulan program dari kampung tidak berhenti pada tahap pencatatan, melainkan dikawal hingga tahap pelaksanaan.
Menurut Sri Juniarsih, verifikasi langsung ke lapangan menjadi langkah krusial untuk memastikan program pemerintah termasuk bantuan yang bersumber dari kementerian, tidak melenceng dari tujuan awal.
“Data itu penting, tetapi tidak cukup. OPD harus memastikan langsung di lapangan apa yang memang paling dibutuhkan warga. Jangan sampai yang dijalankan justru bukan prioritas masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti lemahnya pengawalan terhadap sejumlah program pusat yang telah dijanjikan ke daerah. Tanpa keterlibatan aktif OPD di lapangan, kata dia, bantuan berpotensi tidak sampai ke sasaran atau tersendat di tengah jalan.
Dalam kesempatan yang sama, Sri Juniarsih menyinggung adanya laporan pupuk subsidi yang tidak diterima petani di beberapa wilayah. Ia meminta Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) segera melakukan evaluasi dan penelusuran distribusi.
“Kalau ada laporan pupuk subsidi tidak sampai, itu harus ditelusuri. Jangan dibiarkan. Di mana kendalanya, dan ke mana pupuk itu disalurkan, semua harus jelas,” tegasnya.
Ia mengingatkan, pupuk subsidi merupakan bantuan negara yang penggunaannya diatur ketat. Praktik penjualan di luar ketentuan, menurutnya, dapat berujung pada konsekuensi hukum dan merugikan petani.
Di tengah kebijakan pengetatan anggaran, Sri Juniarsih juga meminta OPD mengarahkan belanja pada kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Ia menilai, efisiensi anggaran seharusnya tidak mengurangi kualitas pelayanan publik.
“Dengan anggaran yang terbatas, kita harus lebih selektif. Yang utama adalah pelayanan ke masyarakat, bukan kegiatan yang tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga,” sambungnya.
Sri Juniarsih menegaskan, pembangunan daerah semestinya dimulai dari kampung dengan memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan kampung. Ia menyebut komunikasi yang terbuka dan koordinasi yang intens sebagai kunci agar program pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Ia juga meminta para kepala kampung untuk bersikap proaktif menyampaikan persoalan di wilayahnya, terutama yang bersifat mendesak.
“Kalau ada masalah penting, jangan menunggu agenda Musrenbang. Sampaikan lebih awal agar bisa segera ditangani,” tegasnya.
Reporter: Marta Tongsay | Editor: Sarno
