NUSANTARAKALTIM, TANJUNG REDEB – Sepanjang tahun 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, habiskan anggaran lebih dari Rp 1 triliun untuk menangani 170,987 kilometer jalan dan jembatan di 10 kecamatan.
Anggaran yang digunakan bersumber dari kombinasi Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni dan APBD Perubahan 2025 sebesar Rp 598 miliar. Ada juga bantuan keuangan (bankeu) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Rp 337,6 miliar, dan dukungan Aggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui skema Inpres Jalan Daerah senilai Rp 75 miliar.
Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan DPUPR Berau, Junaidi mengatakan, penanganan ratusan kilometer jalan ini mencakup berbagai jenis pekerjaan. Mulai dari pengaspalan, rigid beton, peningkatan badan jalan hingga pembangunan infrastruktur pendukung.
“Total penanganan jalan tahun 2025 mencapai hampir 171 kilometer. Ini kerja kolaborasi lintas anggaran,” ujarnya.
Dijelaskan Junairdi, dari total panjang tersebut, 27 kilometer jalan ditangani dengan lapisan akhir aspal, terutama pada jalur strategis penunjang pariwisata dan konektivitas antarkawasan.
Beberapa di antaranya berada di Kampung Tanjung Perepat, Kecamatan Bidukbiduk, ruas Lobang Klatak–Kalindakan, serta Batu Putih–Bidukbiduk.
Pengaspalan juga dilakukan di Jalan Poros Muara Lesan, Kecamatan Kelay, yang selama ini menjadi akses penting bagi mobilitas warga dan distribusi hasil produksi.
Sementara untuk wilayah pedalaman, DPUPR memfokuskan anggaran pada peningkatan kualitas jalan melalui timbunan pilihan, seperti di Poros Hulu Kelay hingga Long Duhung–Long Keluh. Ruas ini sebelumnya didominasi jalan tanah dan sirtu yang kerap sulit dilalui saat musim hujan.
“Untuk daerah pedalaman, peningkatan badan jalan sangat penting agar akses ekonomi dan pelayanan dasar masyarakat bisa terbuka,” jelas Junaidi.
Selain badan jalan, anggaran 2025 juga dialokasikan untuk pembangunan drainase, pasangan batu, dinding penahan tanah (DPT), serta box culvert dengan total panjang mencapai 24.177,80 meter. Infrastruktur pendukung ini dinilai krusial, terutama untuk menjaga umur jalan dari kerusakan akibat air dan pergerakan tanah.
Dari total bankeu Pemprov Kaltim yang diterima DPUPR Berau, Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan memperoleh Rp 49 miliar untuk tiga paket pekerjaan. Di antaranya pembangunan rigid beton lebih dari satu kilometer di Jalan Poros Labanan–Pandan Sari. Serta penanganan jalan di Bukit Berbungan, Kecamatan Sambaliung.
“Sementara, dukungan APBN dialokasikan untuk dua ruas strategis, yakni Buyung-Buyung–Samurut sebesar Rp 43 miliar dan Simpang Lenggo–Sangkulirang Rp32 miliar,” paparnya.
Kemudian, untuk menghadapi tahun anggaran 2026, DPUPR Berau mengakui tantangan semakin besar menyusul pemangkasan APBD hingga sekitar 60 persen. Kondisi tersebut kata dia, membuat pemerintah daerah harus lebih agresif mencari sumber pendanaan di luar APBD.
“Kami sangat berharap dukungan pusat dan provinsi bisa terus berlanjut, baik melalui DAK maupun Inpres Jalan Daerah. Untuk bankeu provinsi, saat ini masih proses asistensi akhir,” terang Junaidi.
Meski fiskal terbatas, DPUPR menegaskan komitmen tetap menjaga konektivitas wilayah dan mengakomodir kebutuhan masyarakat secara bertahap.
“Kami optimalkan anggaran yang ada. Semua usulan masyarakat tetap menjadi prioritas, meskipun realisasinya dilakukan secara bertahap,” pungkasnya.
Reporter: Akma I Editor: Sarno
