NUSANTARAKALTIM, TANJUNGREDEB – Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, Hendra Pranata, menegaskan bahwa persoalan banjir terjadi karena pembangunan kota yang bergerak terlalu cepat dibandingkan penyediaan ruang resapan dan peningkatan infrastruktur.
“Kalau orang buka semua lahan, area hijau hilang, area resapan hilang, ya pasti banjir. Walaupun kita bangun setengah mati, tetap banjir,” tegasnya saat ditemui Jumat (28/11/2025).Menurut Hendra, penyelesaian drenase tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat.
“Drenase kekotaan itu bukan pekerjaan yang bisa sulap 2–3 tahun selesai. Kita bertahap dan kita berkejar-kejaran dengan pembangunan di kota,” ujarnya.
Ia menjelaskan penanganan banjir dilakukan secara bertahap berdasarkan urgensi. Sejumlah titik disebut sudah membaik setelah dilakukan perbaikan.
“Di Kedaung sudah tuntas, sudah tidak ada lagi banjir di daerah sekolah. Ardina dan Klo Sumama juga sudah jauh menurun masalah banjirnya,” ujarnya.
Meski begitu, pembukaan lahan baru memunculkan area terdampak yang harus kembali ditangani.
“Setelah satu titik selesai, kita pindah lagi ke titik lain yang kena dampak dari pembukaan lahan. Ya begitulah, dari dulu sampai sekarang selalu ada pekerjaan baru,” kata Hendra.
Normalisasi saluran, lanjutnya, tetap dilakukan namun sangat bergantung pada anggaran daerah. “Kalau ada anggarannya, kita normalisasi terus. Cuma sekarang anggarannya menurun banyak. Kita nggak tahu ke depan seperti apa,” katanya.
Hendra juga menyoroti kawasan Cuk Nyadin sebagai titik dengan tantangan terbesar. “Itu PR besar. Banjirnya parah sekali di situ. Penanganannya bukan murah, bisa puluhan miliar,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa saluran di wilayah tersebut bukan saluran biasa, melainkan bekas anak sungai besar. Dulu itu sungai yang bisa dimasukin perahu. Sekarang karena pembukaan lahan, ya lihat aja sendiri bagaimana kondisinya.
”Tahun ini, DPUPR masih fokus mengejar penyelesaian proyek penanganan banjir di kawasan Albina, BI, Durian, hingga jalur tembus menuju Maritam. “Yang ini kita kejar 100 persen,” katanya.
Selain itu, wilayah Dipenegoro, sebagian Gunung Tabur, juga masuk dalam daftar prioritas. Dengan keterbatasan anggaran dan banyaknya titik yang perlu ditangani, DPUPR memilih penanganan berdasarkan skala darurat.
“Kita cari prioritas lah. Selama bisa kita kerjakan, kita kerjakan maksimal,” tutupnya.
Reporter : Akmal
Editor : Sarno
