NUSANTARAKALTIM, BERAU – Lonjakan biaya listrik kini menjadi keluhan utama masyarakat Kabupaten Berau. Warga mengaku terbebani dengan tarif yang makin mahal, imbas dari berhentinya subsidi batu bara dari PT Berau Coal untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang dikelola konsorsium PT Indo Pusaka Berau (IPB).

Situasi ini mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau.
Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan langkah cepat dengan memfasilitasi pertemuan antara PLN dan PT Berau Coal untuk mencari solusi bersama.

“Kami usulkan agar biaya pembelian batu bara bisa dinaikkan, dan PT Berau Coal menurunkan harga jualnya. Dengan begitu, subsidi tidak terlalu besar dan bisa diberlakukan kembali,” ujar Sumadi.

Menurutnya, terdapat ketimpangan cukup signifikan antara biaya produksi listrik dan harga beli PLN. Dari data yang diterima, biaya produksi di IPB mencapai sekitar Rp1.800 per kWh, sementara PLN hanya membeli dengan harga Rp1.200 per kWh.

Sumadi menegaskan perlunya koordinasi intensif antara PLN, PT Berau Coal, Pemerintah Daerah, serta pihak konsorsium IPB untuk menemukan titik keseimbangan harga yang menguntungkan semua pihak.

“Apalagi sekitar 48 persen saham IPB dimiliki daerah. Jadi, kestabilan harga listrik ini juga berdampak langsung terhadap pendapatan asli daerah (PAD),” jelasnya.

Ia juga mengajak seluruh pihak yang terlibat, termasuk PT Yasin yang tergabung dalam konsorsium IPB, untuk berperan aktif mencari solusi bersama demi kepentingan masyarakat.

“Kita dorong PLN menaikkan harga beli listrik dan Berau Coal menurunkan harga batu bara. Ini penting agar kepentingan masyarakat tetap terjaga,” pungkas Sumadi.(IHM)