‎NUSANTARA KALTIM, BERAU – Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menyoroti minimnya keterbukaan informasi terkait pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR), perusahaan tambang batu bara di Kabupaten Berau.
‎
‎Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) lanjutan pembahasan ketenagakerjaan, pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM), serta CSR perusahaan tambang batu bara tahun 2024–2025.
‎
‎Subroto mengungkapkan, DPRD masih kesulitan mendapatkan gambaran utuh terkait realisasi CSR di lapangan. Selama ini, komunikasi lebih banyak dilakukan langsung antara perusahaan dan pemerintah kampung.

‎
‎“Intinya kami ingin tahu sejauh mana CSR itu berjalan,” tegasnya.
‎
‎Ia menilai, pola penyaluran CSR yang masih berbasis permintaan dari kampung belum mencerminkan perencanaan yang terarah dan terukur.
‎
‎“Selama ini lebih banyak berdasarkan permintaan, belum tersusun sistematis,” ujarnya.
‎
‎Karena itu, DPRD mendorong agar pelaksanaan CSR ke depan dapat disusun lebih terarah dengan mengacu pada pembagian wilayah ring serta terintegrasi dengan program pembangunan daerah.
‎
‎“Harapannya CSR tidak berjalan sendiri, tapi selaras dengan program pemerintah,” pungkasnya.
‎
‎Reporter: Akmal | Editor: Sarno