NUSANTARAKALTIM, ‎‎TANJUNG REDEB — Program rumah layak huni masih menjadi harapan bagi banyak warga Berau. Hingga akhir 2025, lebih dari 4.200 kepala keluarga (KK) tercatat tinggal di rumah tidak layak dan masuk daftar penerima bantuan. ‎‎

Namun keterbatasan anggaran membuat tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi. Tahun ini, Dinas Perumahan dan Pengawasan Permukiman (Perkim)Berau hanya dapat membangun 45 unit rumah, jauh turun dibanding tahun 2024 yang mencapai 345 unit.‎‎

Kepala Bidang Dinas Perkim Berau, Juli Mahendra, menyampaikan bahwa penurunan kuota membuat antrean semakin panjang.

‎‎“Pengusulan terus bertambah, tapi kemampuan anggaran berkurang. Akhirnya banyak warga masih harus menunggu,” ujarnya, Kamis (13/11/2025) saat ditemui di kantornya. ‎‎

Meski jumlah bantuan menurun, pembangunan tahun ini dilakukan dengan peningkatan kualitas.‎‎

“Setiap rumah bantuan sekarang sudah termasuk fasilitas MCK. Kami ingin rumah yang diberikan betul-betul layak ditempati,” jelasnya.‎‎

Nilai bantuan per unit mencapai Rp32 juta, terdiri dari Rp28 juta untuk material dan Rp4 juta untuk upah tukang. Dana disalurkan langsung ke penerima melalui Bankaltimtara tanpa potongan.

‎Ia mengatakan ‎saat ini progres pembangunan sudah mencapai 90 persen dan ditarget rampung akhir November. Lokasi bantuan tersebar di enam kelurahan serta Kampung Bumi Jaya dan Tabalar Muara.

‎‎Selain dukungan anggaran, Juli menilai pembaruan data dari kampung dan kelurahan juga sangat menentukan ketepatan sasaran.‎‎

“Data harus terus diperbarui melalui aplikasi Sirap Ulin. Kalau datanya tidak akurat, program bisa meleset dan masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak terakomodasi,” tegasnya.‎‎

Ke depan, kami telah mengusulkan peningkatan kuota pembangunan agar persoalan backlog dapat dipangkas lebih cepat.‎‎

“Idealnya setiap tahun minimal 400 unit rumah. Itu yang menurut kami realistis untuk mengejar ribuan KK yang belum memiliki tempat tinggal layak,” tutup Juli.‎‎

Reporter : Akmal‎