NUSANTARAKALTIM, TANJUNG REDEB – Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Berau dinilai belum berjalan maksimal, bukan karena kurangnya kesiapan daerah, melainkan terbatasnya ruang gerak pemerintah kabupaten dalam pengambilan keputusan.
Dari 61 dapur SPPG yang dibutuhkan untuk menunjang program nasional pemenuhan gizi, baru 10 dapur yang saat ini aktif beroperasi. Padahal, Dinas Pangan Berau menilai seluruh perangkat daerah sebenarnya telah siap mendukung percepatan program tersebut.
Kepala Dinas Pangan Berau, Rakhmadi Pasarakan, mengatakan, seluruh mekanisme utama program masih dikendalikan penuh oleh pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN).
“Yang kami hadapi sekarang bukan soal kesiapan daerah, tapi keterbatasan kewenangan. Banyak hal teknis yang seharusnya bisa diselesaikan di kabupaten, namun harus menunggu arahan pusat,” ujarnya.
Ia menyebutkan, kebutuhan dapur SPPG di Berau mencakup 30 unit untuk wilayah aglomerasi dan 31 unit untuk kawasan 3T. Wilayah terpencil menjadi perhatian utama karena justru di sanalah persoalan gizi paling krusial.
Dalam rapat koordinasi dengan pemerintah pusat, daerah telah diarahkan untuk mulai menggandeng pihak ketiga atau mitra. Namun proses tersebut belum berjalan optimal karena akses komunikasi dengan BGN masih terbatas.
“Kami sudah sampaikan, banyak surat penunjukan mitra yang tidak berlanjut ke tahap operasional. Ini tentu merugikan masyarakat yang seharusnya sudah menerima manfaat,” tegas Rakhmadi.
Selain itu, ia menilai keterbukaan data dan kebijakan dari BGN sangat dibutuhkan agar pemerintah daerah dapat memaksimalkan perannya, mulai dari pemetaan sasaran hingga percepatan pendirian dapur SPPG.
Meski sempat terjadi miskomunikasi antara pengelola SPPG dan puskesmas terkait pendataan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, persoalan tersebut kini telah diperbaiki melalui koordinasi lintas sektor.
“Semoga kedepannya pemerintah pusat memberikan ruang yang lebih besar kepada daerah, termasuk mengakomodir mitra lokal, khususnya di wilayah 3T,”
Dengan demikian, program pemenuhan gizi tidak hanya menjadi agenda nasional, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga pelosok Berau.
Reporter : Akmal | Editor : Sarno
