NUSANTARAKALTIM,TANJUNG REDEB – Kepala Bapelitbang Berau, Endah Ernany Triariani, mengaku bahwa angka kemiskinan di Bumi Batiwakkal, mengalami penurunan setiap tahunnya.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam penyampaian Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2024, lima tahun terakhir, angka kemiskinan tercatat turun dari 6,3 persen menjadi 5,08 persen pada 2024, dan kembali menurun menjadi 4,44 persen berdasarkan Berita Resmi Statistik Maret 2025.‎‎

“Ini bukan sekadar laporan tahunan. LP2KD menjadi alat ukur dampak program di masyarakat,” ungkapnya. Selasa, (18/11/2025).‎

Menurutnya, penyusunan LP2KD 2024 juga menjadi bagian evaluasi RPKP 2021–2026 sebelum sepenuhnya bergeser ke RPJMD baru yang telah ditetapkan melalui Perda Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.‎Tujuan utamanya meliputi pendokumentasian hasil program lintas sektor, evaluasi efektivitas kebijakan, serta penyediaan data dasar perencanaan untuk tahun berikutnya.‎

“Kemiskinan bukan urusan satu perangkat daerah saja. Pendidikan, Perikanan, Kesehatan, Disnakertrans, bahkan CSR perusahaan ikut terlibat. Hanya saja laporan CSR masih belum lengkap,” jelas Endah.‎

Ia menyampaikan untuk menjaga arah kebijakan tetap sinkron, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) tercatat enam kali menggelar rapat sepanjang 2025. ‎

“Koordinasi itu wajib. Kalau setiap sektor berjalan sendiri, hasilnya tidak akan terasa,” tegasnya.

‎Dalam proses penyusunan LP2KD, tim pelaksana melakukan pengumpulan dan analisis data sektoral dari berbagai OPD serta sumber resmi. ‎

“Kami menganalisis persentase penduduk miskin, kedalaman kemiskinan, dan keparahan kemiskinan menjadi fokus evaluasi. Dua forum diskusi juga digelar untuk mendapatkan informasi yang valid, ” ujarnya.

‎“Penurunan ini adalah hasil kerja seluruh pemangku kepentingan. Tapi bukan berarti pekerjaan selesai,” kata Endah.‎

Menurutnya, program penanggulangan kemiskinan telah berjalan di banyak sektor melalui bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar.‎

Namun tantangan masih besar, terutama di wilayah pedesaan, pesisir, dan kampung terpencil. Efektivitas belanja pemerintah juga perlu ditingkatkan agar berdampak langsung pada kemandirian ekonomi masyarakat.

‎“Hasil evaluasi ini harus jadi bahan memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan program ke depan,” katanya.

‎Endah juga menyinggung tantangan anggaran 2026 akibat penurunan tajam dana transfer ke daerah, yang mengharuskan pemerintah melakukan penyesuaian ulang APBD. ‎

“Walaupun anggaran turun drastis penanggulangan kemiskinan harus tetap berjalan,”tutupnya.‎‎

Reporter : Akmal‎