NUSANTARAKALTIM, TANJUNG REDEB — Kepala Dinas Pangan Kepala Dinas Pangan Rakhmadi Pasarakan melakukan koordinasi pengendalian harga beras di pasar, menyusul belum maksimalnya penyesuaian harga dengan ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Ia menjelaskan bahwa keputusan rapat koordinasi ini masih menunggu arahan resmi dari Badan Pangan Nasional.
“Keputusan hari ini sebenarnya kami menunggu arahan dari Bapanas, terhadap adu operasi pengendalian harga kemarin. Harapannya memang disesuaikan dengan HET,” ujar Rakhmadi. Senin (23/11/2025).
Namun demikian, ia mengatakan kondisi di lapangan masih jauh dari harapan. Harga beras dari luar daerah, khususnya dari Jawa dan Surabaya, saat ini berada di atas batas HET, sehingga distributor kesulitan mengikuti regulasi yang berlaku.
“Distributor meminta kepastian. Karena itu kami perlu melakukan kepastian lagi dari Badan Pangan Nasional terkait dengan HET ini,” jelasnya.

Rakhmadi menegaskan bahwa tingginya harga beras di daerah asal membuat distributor keberatan jika harus menjual sesuai HET. Hal ini sebelumnya juga dikeluhkan oleh asosiasi sumber pangan dan hampir seluruh distributor beras di Berau.
“Memang harga beras di luar sudah tinggi sehingga tidak mungkin sesuai dengan HET. Bahkan ada beras-beras yang sudah melebihi HET dari sumber di Jawa atau Surabaya,” tambahnya.
Di sisi lain, meski harga beras di Berau telah mengalami penurunan, posisinya belum mampu mencapai batas HET. Faktor kualitas beras disebut menjadi salah satu penyebab yang membuat penyesuaian semakin rumit.
“HET itu tidak mengatur sampai ke kelas-kelas beras, misalnya dua kali poles atau tiga kali poles. Kalau kita memaksakan sesuai HET, kualitas otomatis tidak akan tercapai,” ujarnya.
Ia menyampaikan, menjelang momentum Natal dan Tahun Baru 2025 dan Tahun 2026, pihaknya ingin memastikan distribusi pasokan tetap lancar dan stabil. Karena itu, masukan dari berbagai pihak seperti Bulog, asosiasi distributor, dan Dinas Pertanian telah dihimpun untuk segera dirumuskan dalam bentuk surat resmi.
“Nanti akan ada semacam surat yang meminta sikap pemerintah terhadap kondisi sekarang,” tutupnya.
Reporter : Akmal





