NUSANTARAKALTIM, TANJUNG REDEB – Rencana pembangunan gedung baru DPRD Kabupaten Berau kembali menjadi korban pengetatan belanja daerah.
Di tengah upaya pemerintah menata ulang postur anggaran, proyek yang diharapkan mampu menjawab keterbatasan ruang kerja legislatif itu dipastikan belum bisa dijalankan pada tahun anggaran ini.
Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menyampaikan bahwa pembangunan gedung baru sejatinya bukan wacana dadakan. Pembahasan telah dilakukan bersama pemerintah daerah dan sempat berujung pada persetujuan anggaran. Nilainya pun tidak kecil, mencapai sekitar Rp20 miliar. Namun, kebijakan efisiensi fiskal memaksa alokasi tersebut dicoret dari daftar belanja.
“Awalnya sudah disetujui dan masuk anggaran. Tapi karena ada penyesuaian kondisi keuangan daerah, anggarannya akhirnya dihapus. Kita menunggu sampai situasi fiskal kembali normal,” kata Dedy, Kamis (22/1/2026).
Gedung DPRD baru sebelumnya dirancang memiliki dua lantai dengan tata ruang yang lebih fungsional. Lantai dasar direncanakan menjadi pusat aktivitas rapat komisi, yang diharapkan dapat mempermudah akses dan komunikasi antara anggota dewan dengan masyarakat. Konsep tersebut disiapkan untuk mendukung kerja legislasi yang lebih terbuka dan representatif.
Penundaan pembangunan ini dinilai cukup strategis, mengingat kebutuhan ruang DPRD Berau diperkirakan akan terus meningkat. Salah satu pemicunya adalah proyeksi penambahan jumlah anggota legislatif dalam beberapa tahun mendatang.
Berdasarkan perhitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU), pertumbuhan penduduk Berau yang diproyeksikan mencapai 400 ribu jiwa pada 2029 berpotensi mendorong kenaikan jumlah kursi DPRD. Dari saat ini sebanyak 30 kursi, jumlahnya diperkirakan bertambah menjadi 35, bahkan bisa mencapai 40 kursi jika ambang batas populasi terlampaui.
“Pada 2029, jumlah kursi DPRD pasti bertambah. Itu yang menjadi alasan utama kenapa kita sebenarnya membutuhkan gedung yang lebih layak,” ujarnya.
Meski pembangunan fisik belum dapat direalisasikan, DPRD Berau memastikan tahapan perencanaan tetap berjalan. Dokumen perencanaan akan diselesaikan agar proyek dapat segera diajukan kembali ketika kondisi keuangan daerah memungkinkan.
“Perencanaannya tetap kita rampungkan supaya saat anggaran tersedia, prosesnya bisa langsung berjalan,” pungkas Dedy.
Reporter: Marta Tongsay | Editor: Sarno
