NUSANTARAKALTIM, TANJUNG REDEB – Bupati Berau Sri Juniarsih Mas melayangkan kritik terbuka kepada PT Tanjung Buyu Perkasa Plantation (TBPP). Kritik tersebut diutarakannya saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Talisayan, Kamis (5/2/2026).
Perusahaan perkebunan kelapa sawit itu diminta lebih serius menunaikan kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) bagi masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.
Teguran tersebut disampaikan Sri Juniarsih di hadapan peserta Musrenbang, setelah ia menyinggung kondisi infrastruktur jalan yang selama ini menjadi urat nadi aktivitas perusahaan. Menurutnya, jalan-jalan yang kerap dilalui truk pengangkut tandan buah segar dan crude palm oil (CPO) kini telah jauh lebih baik berkat intervensi pemerintah daerah.
Dalam forum itu, Sri Juniarsih bahkan secara khusus meminta perwakilan PT TBPP maju ke depan. Ia menegaskan bahwa perusahaan tidak semestinya menikmati kemudahan infrastruktur tanpa diimbangi kontribusi sosial yang memadai.
“Perwakilan TBPP ada di sini? Tolong ke depan. Saya minta CSR-nya benar-benar dimaksimalkan. Jangan sampai urusan CSR ini justru pelit,” ujar Sri.
Ia menjelaskan, pemerintah telah menggelontorkan anggaran besar untuk meningkatkan kualitas jalan di kawasan pesisir selatan Berau dengan konstruksi beton rigid. Ruas jalan di sekitar area PT TBPP pun turut diperbaiki, mengingat sebelumnya mengalami kerusakan akibat padatnya lalu lintas kendaraan berat milik perusahaan perkebunan.
Bagi Sri, pembangunan infrastruktur tersebut tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Ia menilai, kontribusi CSR menjadi bentuk “imbal balik” yang semestinya diberikan perusahaan atas kelancaran operasional yang mereka nikmati.
“Jalannya sudah dibenahi, aktivitas perusahaan lancar. Nah, sekarang TBPP juga harus siap ‘membayar’ ke masyarakat lewat CSR,” katanya.
Lebih jauh, Bupati Berau juga mengingatkan perusahaan-perusahaan lain yang beroperasi di Kecamatan Talisayan agar tidak abai terhadap kewajiban sosial. Ia menekankan bahwa pemerintah pusat dan daerah telah menyediakan jalan negara yang dapat dilalui kendaraan perusahaan tanpa dikenakan biaya apa pun.
“Fasilitas sudah disiapkan negara. Truk sawit bebas lewat, tidak dipungut bayaran. Kalau dalam kondisi seperti itu CSR masih susah dikeluarkan, itu sudah keterlaluan dan berpotensi menimbulkan persoalan,” ujar Sri menutup pernyataannya.
Reporter: Marta Tongsay | Editor: Sarno
